Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tidore Kepulauan mengalami kebocoran di lapangan karena belum dikelola secara maksimal oleh tiga dinas, yakni Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta Dinas Perindagkop dan UMKM.
Hal itu disampaikan Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen saat dikonfirmasi usai menggelar rapat paripurna masa persidangan ke II tahun 2024-2025, Kamis, 15 Mei 2025.
Alasan PAD yang mengalami kebocoran ini, kata ia, dikarenakan di tahun 2024 pengelolaannya belum maksimal dan akan diperbaiki di tahun 2025-2026 mendatang.
“Saya lihat, masih ada kebocoran di lapangan akhirnya torang (kami) penagihan tidak normal. Agar tidak lagi manual, kami rencana harus pakai digital supaya kebocoran itu bisa ditutupi,” tegasnya.
Demi memaksimalkan di sektor-sektor tertentu, di tahun 2026 mendatang diupayakan PAD Kota Tidore Kepulauan akan naik dan tercapai.
Berdasarkan PAD Kota Tidore Kepulauan saat ini sebesar Rp60 miliyar lebih, namun hal tersebut belum semuanya murni, karena ada beberapa titipan di dalamnya, seperti ada Dana Desa, Dana Bos, dan dana BPJS.
“Tapi itu, tidak bisa dipakai sebagai PAD daerah. Karena yang bisa dipakai yaitu, PAD murni sekitar Rp20 miliyar lebih, dan itu bisa digunakan oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan,” terangnya.
Dengan melihat PAD tersebut, bila ke depan ada OPD yang mempunyai target dalam pengelolaan PAD melebihi, maka mereka mendapat reward dari Wali Kota Tidore Kepulauan.
“Reward itu, bukan hanya di kepala dinasnya, tetapi petugas lapangan juga mendapat hal yang sama. Insya Allah, saya akan turun hitung berapa tenaga yang turun di lapangan, karena petugas lapangan punya kesejahteraan belum terukur,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.