Puluhan Massa Geruduk Kantor Harita di Ternate, Tuntut Tanggung Jawab Banjir di Soligi

Puluhan massa dari Aliansi Peduli Soligi melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor PT Harita Nickel di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kamis, 19 Juni 2025.

Aksi tersebut digelar untuk menuntut pertanggungjawaban atas banjir yang menerjang Desa Soligi, Halmahera Selatan, pada Jumat, 13 Juni 2025.

Banjir yang diduga dipicu oleh jebolnya tanggul akibat aktivitas tambang milik PT Trimegah Bangun Persada (TBP) Tbk, anak perusahaan Harita Group, mengakibatkan sejumlah fasilitas umum rusak, termasuk jembatan dan pagar sekolah SMP-SMA, serta menghanyutkan beberapa rumah warga.

Koordinator Aliansi Peduli Soligi, Adiyanto, mengatakan bahwa aksi ini menuntut tanggung jawab penuh dari PT TBP Tbk atas banjir tersebut, yang menurutnya bukan kali pertama terjadi.

“Tuntutan utama kami adalah agar PT Harita Nickel bertanggung jawab atas banjir di Desa Soligi. Kami juga mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan mengevaluasi aktivitas PT Harita Nickel dan PT Trimegah Bhakti Persada. Selain itu, kami menuntut pembangunan bronjong atau tembok penahan sepanjang aliran sungai di Desa Soligi,” ujar Adiyanto kepada Kadera.id.

Namun dalam aksi tersebut, massa tidak berhasil menemui pihak direksi perusahaan. Menurut keterangan yang mereka terima, direktur PT Harita Nickel tidak berada di Ternate.

Adiyanto menjelaskan bahwa banjir diakibatkan oleh pengerukan tanah di wilayah Kilo 3, Desa Soligi. Tanah tersebut digunakan untuk pembangunan jalan penghubung antara Desa Soligi dan Kawasi, yang menurutnya justru lebih dimanfaatkan oleh aktivitas tambang dibandingkan oleh warga.

“Sungai Akelamo yang bercabang di Desa Soligi meluap ke permukiman warga karena kawasan hulu di Kilo 3 sudah gundul akibat aktivitas tambang. Ini memperparah banjir,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa warga sering mendengar suara pengerukan tanah di malam hari, sekitar pukul 01.00 WIT, yang diduga untuk pembangunan bandar udara di Kawasi.

“Menurut pengamatan kami, ini berpotensi penggelapan dan penyalahgunaan kegiatan pertambangan,” ucapnya.

Salah satu peserta aksi, Afrisal Jarnawi, juga menyampaikan kekecewaannya karena tidak dapat bertemu langsung dengan pihak perusahaan.

“Kami datang untuk meminta pertanggungjawaban secara langsung, tapi pihak direksi tidak ada. Kami akan kembali dan menggelar aksi susulan jika tak kunjung mendapat jawaban,” tegasnya.

Afrisal bilang, sebelum aktivitas pertambangan dimulai, banjir jarang terjadi di Desa Soligi. Namun sejak kehadiran perusahaan, banjir semakin sering dan merusak.

“Pemerintah harus serius menangani masalah ini dan mengevaluasi operasional PT Harita Nickel dan PT TBP Tbk agar tidak terus merugikan masyarakat,” pungkasnya.