Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Sula-Taliabu, Mislan Syarif, kembali menyuarakan sejumlah persoalan di wilayah konstituennya.
Dalam rapat paripurna penyampaian akhir kerja Panitia Kerja (Panja) Pembahasan Tindak Lanjut Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku Utara, Mislan menyoroti dua isu utama: tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan pembangunan rumah sakit di Pulau Taliabu.
Mislan mendesak Gubernur Maluku Utara untuk segera merealisasikan pembayaran DBH yang tertunggak kepada Kabupaten Pulau Taliabu dan Kabupaten Kepulauan Sula, khususnya Taliabu yang dinilai sangat membutuhkan dana tersebut.
“Dengan anggaran yang sangat terbatas, DBH sangat kami butuhkan. Oleh karena itu, saya minta Gubernur segera merealisasikannya,” tegas Mislan, kepada Kadera.id, Jumat, 27 Juni 2025.
Politikus Partai Gerindra itu juga menyoroti ketimpangan pembayaran DBH antar daerah. Menurutnya, setelah Gubernur membayarkan DBH kepada Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat—yang diasumsikan berkaitan dengan pembayaran BPJS—Kabupaten Pulau Taliabu dan Kepulauan Sula masih tertinggal. Hal ini, lanjutnya, menyulitkan masyarakat karena harus mengakses layanan kesehatan ke rumah sakit di Sulawesi Tenggara atau Sulawesi Tengah.
“DBH sangat berarti bagi kami, terutama di tengah keterbatasan anggaran dan upaya efisiensi di Taliabu dan Sula,” tambahnya.
Selain itu, Mislan juga menyoroti polemik pembangunan rumah sakit di Pulau Taliabu yang dibiayai oleh APBN. Ia mengungkapkan bahwa setelah dilakukan peletakan batu pertama oleh Menteri Kesehatan, lokasi proyek justru dipindahkan oleh Bupati yang baru dilantik ke area depan kantor DPRD.
Ia meminta Pemerintah Provinsi Maluku Utara, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, segera turun tangan. Sebab, menurutnya, proyek pembangunan rumah sakit menggunakan APBN secara nasional sudah menunjukkan progres antara 23 hingga 30 persen. Namun, di Pulau Taliabu belum ada kemajuan berarti karena persoalan perpindahan lokasi.
“Saya minta Gubernur segera berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk percepatan pembangunan RSUD Bobong. Kami khawatir pembangunan tidak selesai hingga akhir masa kontrak,” ujarnya.
“Kami juga berharap pemerintah provinsi lebih memperhatikan kabupaten kami yang merupakan daerah terjauh di Maluku Utara,” tandas Mislan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.