Hujan deras yang mengguyur Kota Tidore Kepulauan sejak 21 hingga 22 Juni 2025 mengakibatkan beberapa talud drainase di Kelurahan Gurabati dan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, roboh.

Akibatnya, air meluap ke permukiman warga dan memaksa penutupan sementara akses jalan menuju Sekolah Polisi Negara (SPN).

Menanggapi kondisi tersebut, Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) langsung turun meninjau lokasi terdampak. Ia menginstruksikan agar penanganan dilakukan secepatnya tanpa perlu menunggu anggaran tahun depan.

Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ade Kama, turut menanggapi dengan menyatakan bahwa lokasi-lokasi terdampak telah dikunjungi oleh Wali Kota, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Dalam kunjungan tersebut, kami sepakat untuk segera mengambil langkah antisipasi karena kondisi ini sangat krusial dan tidak boleh terulang kembali,” ujarnya pada Kamis, 26 Juni 2025.

Ade Kama menambahkan, perbaikan talud penahan drainase di Kelurahan Gurabati dan Tomalou akan segera dilakukan tanpa perlu menunggu usulan masyarakat.

Kepala Dinas PUPR Kota Tidore, A. Muis Husain, menjelaskan bahwa pihaknya tengah menangani longsoran talud di RW 04 Kelurahan Gurabati. Sementara di Kelurahan Tomalou, penanganan juga sudah dimulai, dibantu oleh partisipasi masyarakat yang memiliki alat berat sendiri.

Di sisi lain, warga Kelurahan Tomalou juga telah melakukan pengecekan pada bendungan setempat untuk memastikan air dapat dialirkan ke drainase dengan baik guna mencegah banjir susulan.

Tak hanya di wilayah daratan, abrasi air laut juga menyebabkan tembok penahan ombak di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan Rum jebol. Dinas PUPR menyatakan, kerusakan ini juga akan ditangani segera.

“Penanganan akan difokuskan pada perbaikan talud yang roboh. Struktur teknis talud juga akan disesuaikan agar lebih kuat menampung luapan air, terutama dari embung,” jelas Muis.

Rencana perbaikan talud ini akan menggunakan anggaran dari Dana Tak Terduga (DTT), dengan estimasi kebutuhan anggaran sekitar Rp2 miliar. Saat ini proses penghitungan anggaran masih berlangsung.