Sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos.
Rakor yang berlangsung di Gamalama Ballroom, Bela Hotel, pada Selasa, 1 Juli 2025, turut dihadiri Deputi III Penanganan Darurat BNPB, Deputi IV Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, tenaga ahli Kepala BNPB, Forkopimda Maluku Utara, Sekda Malut, pimpinan instansi vertikal, para bupati dan wali kota, serta pimpinan OPD se-Provinsi Maluku Utara.
Kota Tidore Kepulauan diwakili oleh Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Taher Husain. Dalam kesempatan itu, Taher menyampaikan bahwa terdapat sejumlah poin penting yang perlu segera ditindaklanjuti, sebagaimana arahan Kepala BNPB.
“Sesuai arahan Kepala BNPB, ada beberapa program yang dapat diusulkan melalui dana rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujarnya.
Taher juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, khususnya terkait sejumlah titik rawan bencana. Ia menyebut perlunya sinergi dengan Balai Jalan Nasional, Balai Wilayah Sungai (BWS), serta Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara. Hal ini dikarenakan pengelolaan jalan nasional di Kota Tidore Kepulauan telah dialihkan ke Dinas PUPR provinsi.
“Saya sudah melakukan koordinasi awal dengan perwakilan dari Balai, termasuk BWS Maluku Utara. Nantinya hal ini akan ditindaklanjuti lebih lanjut,” tambahnya.
Untuk program-program penanganan bencana yang memungkinkan didanai melalui skema PTT (Penggunaan Terbatas Tertentu) maupun Dana Tak Terduga, Taher memastikan pelaksanaannya dapat dimulai dalam waktu dekat.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.