Respons Polemik DOB Sofifi, Ini Kata Mendagri Tito Karnavian

Menanggapi polemik terkait rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Maluku Utara, khususnya antara wilayah Tidore dan Oba, Menteri Dalam Negeri Jenderal (Purn.) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa saat ini tidak perlu membahas pembentukan DOB, termasuk wacana Kota Sofifi.

Penegasan tersebut disampaikan Tito saat bertemu dengan Sultan Tidore, H. Husain Sjah, usai menghadiri acara Wisuda Angkatan ke-32 Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor, Rabu, 23 Juli 2025.

Menurut Tito, pembangunan pusat pemerintahan tidak harus dilakukan dengan membentuk daerah otonomi baru atau menaikkan status wilayah menjadi kota. Ia mencontohkan sejumlah ibu kota provinsi yang bukan berstatus kota, seperti Manokwari di Papua Barat, Mamuju di Sulawesi Barat, dan Tanjung Selor di Kalimantan Utara.

“Saya sudah sampaikan ke Ibu Gubernur (Maluku Utara) dan yang lainnya. Manokwari itu bukan kota, tapi kabupaten, dan tetap bisa menjadi ibu kota provinsi. Jadi, tidak harus gubernur itu berkantor di kota,” ujar Tito di hadapan Sultan Tidore.

Ia juga meminta Sultan Tidore agar tidak khawatir terkait wacana pembentukan Kota Sofifi. Tito menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri tidak akan memproses DOB tersebut dalam waktu dekat.

“Bapak (Sultan) jangan khawatir. Di tempat saya, di Kemendagri, hal itu tidak akan dilanjutkan. Pemerintahan tetap di Sofifi, tapi tidak harus menjadikannya kota,” tegasnya.

Tito menambahkan, usulan pemekaran akan dipertimbangkan kembali jika pembangunan wilayah tersebut telah tertata dengan baik dan Kota Tidore Kepulauan sudah mampu mandiri secara optimal.

Menanggapi pernyataan tersebut, Sultan Tidore H. Husain Sjah menyampaikan bahwa dirinya memahami situasi yang ada. Menurutnya, jika saat ini pemekaran belum memungkinkan, maka hal itu harus diterima.

“Mendagri sudah pastikan bahwa dalam waktu dekat tidak akan ada pemekaran wilayah, terutama karena keterbatasan anggaran dan waktu yang masih panjang dalam prosesnya,” jelas Sultan.

Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak terpecah belah hanya karena isu DOB. “Jangan karena persoalan DOB kita jadi bersengketa dan terpecah belah. Itu hanya akan merugikan kita semua,” tutupnya.