Catatan Penting Fraksi PDI-Perjuangan Tikep atas Ranperda APBD Perubahan 2025 

Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, kembali hadir dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan III Tahun 2025 untuk mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangannya.

Dalam rapat tersebut, tiga fraksi yakni Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi ADEM, dan Fraksi PKB menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap Ranperda tersebut. Sementara itu, Fraksi DKI memilih tidak memberikan pandangan umum maupun catatan dan langsung menyatakan persetujuannya.

Ketua Fraksi PDI-Perjuangan, Hamga Basinu, dalam penyampaiannya pada Rabu, 20 Agustus 2025, mengungkapkan apresiasinya atas upaya pemerintah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun transfer dari pemerintah pusat.

“Namun demikian, kami tetap mendorong agar strategi peningkatan PAD dapat dilakukan secara berkelanjutan, melalui digitalisasi pajak daerah, intensifikasi retribusi, serta penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penggerak ekonomi lokal,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hamga menegaskan bahwa komposisi belanja dalam APBD Perubahan 2025 harus diarahkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik. Ia juga mendorong agar alokasi anggaran lebih berpihak pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan UMKM, infrastruktur dasar, serta pengendalian inflasi daerah.

“Arah kebijakan pembangunan daerah seharusnya menitikberatkan pada transformasi ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola pemerintahan,” tegasnya.

Fraksi PDI-Perjuangan juga meminta agar setiap program dan kegiatan yang dirancang dalam APBD memiliki indikator kinerja yang jelas agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Terkait aspek pembiayaan daerah, fraksi tersebut menilai masih dalam batas kewajaran. Namun, mereka berharap pengelolaannya dilakukan secara transparan dan mendukung keberlanjutan fiskal daerah.

“Harapan kami, seluruh fraksi dapat terus mendorong kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Tidore Kepulauan,” tutup Hamga.