Komisi III DPRD Kota Ternate menyoroti kasus dugaan keracunan yang dialami oleh 17 siswa SMK Negeri 5 Ternate setelah mengonsumsi Menu Bergizi Gratis (MBG). Dugaan tersebut muncul setelah para siswa mengalami gejala yang mengarah pada keracunan usai menyantap makanan dari program tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, M. Syaiful, mengungkapkan pihaknya telah beberapa kali menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Ternate terkait insiden tersebut.

“Sejauh ini, kami sudah beberapa kali berkoordinasi dengan Dinkes, termasuk membahas evaluasi dan peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG,” ujarnya kepada Kadera.id melalui keterangan tertulis, Senin, 25 Agustus 2025.

Menurutnya, Dinkes Kota Ternate juga telah menjalin komunikasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) guna memperbaiki sistem distribusi dan pengawasan MBG ke depan.

Meski begitu, Syaiful mengaku pihaknya belum mendapatkan penjelasan mendetail mengenai hasil laboratorium sampel darah 17 siswa yang diduga keracunan tersebut. Ia meminta agar hal itu dikonfirmasi langsung ke Dinkes.

“Soal hasil lab, silakan ditanyakan langsung ke Dinkes atau BGN,” ujarnya singkat.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate, Dr. Fathiyah Suma, menegaskan pihaknya tidak berupaya menutupi hasil uji laboratorium terkait kasus tersebut. Ia menjelaskan bahwa proses investigasi epidemiologi memerlukan waktu dan harus melalui beberapa tahapan.

“Investigasi ini dimulai dari pengumpulan data, penelusuran sumber kejadian, hingga evaluasi berkelanjutan. Hasil lab sementara masih kami bahas bersama tim SPPG sebelum diumumkan secara resmi,” katanya saat diwawancarai media di Hotel Muara, Ternate, Selasa, 26 Agustus 2025.

Fathiyah mengakui adanya keluhan dari sejumlah siswa setelah mengonsumsi MBG di salah satu lokasi. Karena itu, pihaknya kini tengah mengevaluasi standar dan prosedur dapur penyedia MBG.

“Memang ada laporan keluhan, dan kami terus menelusuri apakah kontaminasi terjadi dari bahan pangan, proses memasak, atau faktor lainnya. Namun semua itu akan kami sampaikan secara utuh melalui konferensi pers agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, MBG adalah program prioritas nasional yang harus diawasi secara ketat. Dinkes Ternate bertugas sebagai pengawas dan pendamping dalam pelaksanaannya, memastikan setiap dapur MBG mengikuti standar sesuai Permenkes.

“Hasil akhir dari penyelidikan ini akan kami laporkan secara formal. Karena ini bagian dari fungsi pengawasan kami. Harapannya, ke depan tidak ada lagi kasus serupa,” tambahnya.

Fathiyah juga menegaskan bahwa Dinkes bersama pemerintah daerah berkomitmen memperbaiki pelaksanaan MBG agar tetap berjalan, karena program ini dinilai penting dalam meningkatkan status gizi siswa.

“Dalam pertemuan terakhir dengan Pemprov dan kabupaten/kota lain, disepakati bahwa setiap daerah harus menyiapkan dapur MBG yang sesuai standar,” pungkasnya.