Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) Kabupaten Pulau Taliabu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Taliabu, Senin, 1 September 2025.

Dalam aksinya, massa menuntut agar salah satu anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, Meilan Mus, segera mengundurkan diri dari jabatannya karena dinilai tidak pernah hadir di kantor DPRD.

“Kami mendesak Meilan Mus, anggota DPRD dari Partai Golkar, untuk segera mundur karena tidak pernah masuk kantor. Ini bentuk penghianatan terhadap amanah rakyat,” tegas Abdul Nasar, salah satu orator aksi.

Menurut Nasar, lembaga DPRD seharusnya memainkan peran penting dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Namun, ketidakhadiran anggota DPRD secara terus-menerus menunjukkan ketidakseriusan dalam menjalankan tugas.

“Kalau masih ada anggota DPRD yang malas atau bahkan tidak pernah berkantor, itu sama saja dengan makan gaji buta. Ini mencederai marwah DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat,” ujarnya.

Tak hanya itu, GPM juga mendesak Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, agar menertibkan atau menonaktifkan kader Golkar yang tidak menjalankan tugasnya di DPRD Taliabu.

“Kami minta Ketum Golkar, Bahlil Lahadalia, untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap kader partai yang hanya menjabat tapi tidak menjalankan kewajiban,” tambah Nasar.

Dalam unjuk rasa tersebut, massa aksi diketahui menyampaikan beberapa tuntutan, adalah sebagai berikut:

  1. Mosi Tidak Percaya terhadap DPRD Taliabu, atas kegagalan mereka dalam mengawal berbagai persoalan daerah, seperti:
  2. Tidak kunjung dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) terkait dana Rp115 miliar.
  3. Penempatan PPPK Guru yang tidak sesuai dengan Dapodik, tanpa pengawasan DPRD.
  4. Pembiaran ijazah palsu untuk mengejar jabatan strategis.
  5. Maraknya praktik KKN, sementara DPRD terkesan tutup mata.
  6. Desakan kepada anggota DPRD yang tidak pernah berkantor untuk segera mengundurkan diri.
  7. Kritik terhadap Dinas PUPR Taliabu, yang dinilai tidak maksimal dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pembangunan infrastruktur di daerah.

Aksi ini berjalan damai dan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian setempat. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak DPRD maupun Partai Golkar terkait tuntutan massa.

Tag Terkait: