Majelis Daerah Forum Alumni HMI-Wati (MD FORHATI) Kota Tidore Kepulauan mengecam keras tindakan represif aparat Kepolisian Halmahera Selatan terhadap Aisun Salim, Kabid Pemberdayaan Perempuan Badko HMI Maluku Utara.

Insiden ini terjadi saat pengamanan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Halmahera Selatan.

Akibat kekerasan tersebut, Aisun Salim mengalami luka di bagian alis mata. FORHATI menilai tindakan aparat tidak hanya berlebihan, tapi juga telah melanggar hak warga negara dalam menyampaikan aspirasi di muka umum sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Baca Juga:12 Saksi Diperiksa dalam Kasus Pemukulan Aktivis Kohati HMI Malut

“Ini bukan lagi kelalaian, melainkan bentuk arogansi oknum polisi. Kami mengambil sikap tegas: Kapolres Halmahera Selatan harus dicopot dari jabatannya,” tegas Presidium FORHATI Kota Tidore Kepulauan, Astrid Hasan, dalam siaran persnya pada Selasa, 2 September 2025.

Astrid menyatakan bahwa Kapolres harus bertanggung jawab penuh atas tindakan brutal anggotanya, yang menurutnya telah mencederai kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian.

“Jika tidak mampu memimpin pasukan dengan bijak dan tidak bisa mengendalikan anggotanya secara tertib, maka lebih baik mengundurkan diri,” tambah Astrid.

Ia juga menegaskan, aksi demonstrasi merupakan bentuk kontrol sosial atas kebijakan negara. Negara tidak boleh abai terhadap suara rakyat, dan tuntutan reformasi harus segera ditindaklanjuti sebagai bentuk komitmen terhadap kepentingan publik.

Baca Juga:Daurmala Desak Kapolda Malut Evaluasi Anggota Buntut Kekerasan Aparat terhadap Perempuan dan Anak

FORHATI Tidore juga menyampaikan 12 tuntutan yang dinilai sebagai isu krusial di Maluku Utara dan perlu segera direspons oleh negara:

  1. Menuntut keadilan bagi korban kekerasan oleh aparat Kepolisian Halmahera Selatan.
  2. Mendorong reformasi Polri secara menyeluruh melalui investigasi independen.
  3. Menolak impunitas dan mengadili pelaku pelanggaran HAM.
  4. Menghentikan kriminalisasi terhadap peserta aksi.
  5. Mendesak pembentukan Perda Perlindungan Masyarakat Adat Maluku Utara.
  6. Mencabut seluruh IUP (Izin Usaha Pertambangan) di wilayah Maluku Utara.
  7. Membebaskan 11 pejuang lingkungan di Maba Sangaji dan 7 warga Kira, Galela Barat.
  8. Menuntaskan pembangunan Jalan Oba Selatan.
  9. Mempercepat pembangunan di Sofifi.
  10. Menghentikan kenaikan pajak yang membebani rakyat.
  11. Menghapus fasilitas dan tunjangan anggota DPR.
  12. Menaikkan tunjangan bagi para guru.
Tag Terkait: