Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Maluku Utara mendesak agar AKBP Hendra Gunawan, Kapolres Kabupaten Halmahera Selatan dicopot. Hal itu buntut setelah salah satu pengurus Badko HMI Malut jadi salah satu korban kekerasan aparat saat demonstrasi bubarkan DPR di area perkantoran Halmahera Selatan, pada Selasa, 2 September 2025.
Peristiwa itu terjadi saat massa aksi menyuarakan tuntutan di depan kantor pemerintahan daerah. Ketegangan meningkat ketika polisi membubarkan massa secara paksa. Dalam situasi tersebut, salah seorang aparat diduga memukul Aisun Salim, Kabid Pemberdayaan Perempuan Badko HMI Malut, hingga mengalami luka fisik dan trauma psikologis.
Muhammad Akbar Lakoda, Ketua Umum Badko HMI Malut, mengecam keras tindakan represif aparat tersebut. Ia menilai, kekerasan aparat mencederai semangat demokrasi sekaligus menunjukkan arogansi kepolisian dalam menghadapi gerakan massa mahasiswa.
“Ini bentuk pelanggaran serius terhadap hak demokratis warga negara. Kami menuntut Kapolres Halsel segera dicopot dari jabatannya karena gagal mengendalikan anggotanya di lapangan dan proses oknum polisi yang melakukan pemukulan kepada perempuan,” tegas Akbar.
Badko HMI Malut menegaskan akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka mendesak Kapolda Maluku Utara segera mengevaluasi kinerja Kapolres Halmahera Selatan serta menjatuhkan sanksi kepada aparat yang terlibat.
“Kami tidak akan tinggal diam. Jika Kapolres Halsel tidak segera dicopot, maka Badko HMI Malut akan menginstruksikan seluruh cabang HMI di Maluku Utara untuk turun ke jalan dengan skala yang lebih besar,” tambah Akbar.
Selain menyoroti kasus di Bacan, Halmahera Selatan, Badko HMI Malut juga menyuarakan tuntutan reformasi UU Polri, pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta mengusut tuntas dugaan keterlibatan perwira tinggi polisi dalam praktik tambang ilegal dan penyelundupan narkoba di Maluku Utara.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.