Rencana peninjauan kembali penghematan tunjangan anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan sebesar Rp17,5 miliar oleh Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, mendapat dukungan dari Fraksi Amanat Demokrat Nasionalis (ADEM).

Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh anggota Fraksi ADEM, Mochtar Djumati, pada Rabu, 3 September 2025. Menurutnya, revisi besar-besaran terhadap tunjangan DPRD adalah langkah positif.

“Secara pribadi saya sangat setuju, selama kebijakan ini untuk kepentingan masyarakat,” tegas Mochtar, yang juga merupakan politisi Partai NasDem Kota Tidore itu.

Ia menambahkan, kebijakan yang diambil oleh Wali Kota dipastikan telah melalui berbagai pertimbangan, termasuk usulan dan masukan dari masyarakat, organisasi kepemudaan, serta tim ahli pemerintah daerah.

“Apa yang disampaikan oleh Wali Kota dan jika itu sesuai dengan aturan yang berlaku, bagi saya tidak ada masalah,” ujarnya.

Sementara itu, Fraksi Demokrat Karya Indonesia (DKI) belum memberikan sikap resmi terkait kebijakan revisi tunjangan tersebut. Saat dikonfirmasi, Ketua Fraksi DKI, Yusuf Bahta, menyatakan pihaknya masih perlu melakukan konsolidasi internal.

“Fraksi DKI merupakan gabungan dari tiga partai, yaitu Gerindra, Golkar, dan Demokrat. Tentu kami perlu melakukan pertemuan fraksi untuk membahas kebijakan ini secara menyeluruh,” jelas Yusuf.

Ia menegaskan belum bisa memberikan komentar lebih jauh karena fraksinya bukan fraksi tunggal. “Kami akan bicarakan secara internal terlebih dahulu, baru kemudian menyampaikan sikap resmi,” tutupnya.