Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara menyoroti temuan 1.200 ton beras di gudang Perum Bulog Cabang Ternate, Kelurahan Salahuddin, yang diduga tidak layak dijual maupun dikonsumsi karena tampak keabu-abuan dan kotor.
Alfajrin A. Titaheluw, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara, menyayangkan kondisi tersebut. Ia menyebut ribuan ton cadangan beras pemerintah (CBP) yang seharusnya menjadi hak masyarakat justru mengendap di gudang hingga mengalami kerusakan.
“Sudah lebih dari setahun beras ini tersimpan dan belum didistribusikan. Ini tentu merugikan masyarakat yang berhak menerima, dan mengindikasikan pendistribusian belum berjalan optimal,” ujarnya kepada Kadera.id, saat ditemui di kantornya, Rabu, 1 Oktober 2025.
Alfajrin juga menyoroti aspek perawatan beras di gudang Bulog. Menurutnya, Bulog seharusnya memiliki standar prosedur operasional (SOP) terkait penyimpanan dan perawatan beras yang mesti dijalankan secara konsisten.
“Yang jadi perhatian kami juga soal perawatannya. Apakah SOP itu sudah dijalankan sebagaimana mestinya atau tidak?” katanya.
Ia bilang, salah satu permasalahan mendasar adalah masih rendahnya tingkat penyaluran beras. Untuk itu, ia mendorong agar distribusi CBP dalam skema Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dapat ditingkatkan, dengan memastikan bahwa beras yang disalurkan aman dan layak konsumsi.
“Beras yang sampai ke masyarakat itu harus dipastikan aman dan layak dikonsumsi,” tegasnya.

Terkait potensi pelanggaran, Alfajrin menyebut temuan ini bisa mengarah pada dugaan maladministrasi, yang dapat dilihat dari aspek perawatan, tenggat penyimpanan, hingga proses distribusinya.
“Ini memang mengindikasikan adanya potensi maladministrasi. Kita akan lihat dari hasil audit dan uji laboratorium untuk memastikan mutu dan kelayakan beras tersebut,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa Perum Bulog Cabang Ternate harus bertanggung jawab secara manajerial atas kejadian ini. Jika hasil uji laboratorium menyatakan beras tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak boleh disalurkan ke masyarakat.
“Bulog harus dimintai pertanggungjawaban karena ini berpotensi merugikan negara dan masyarakat. Namun, kita masih menunggu hasil uji mutu beras tersebut,” tambah Alfajrin.
Sebagai informasi, sebelumnya Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, melakukan inspeksi mendadak ke Gudang Bulog di Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, pada Selasa, 23 September 2025.
Didampingi Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan timnya, Titiek menemukan beras sebanyak 1.200 ton dalam kondisi keabu-abuan dan kotor. Ia mengungkapkan bahwa beras tersebut telah disimpan sejak Mei 2024 dan menyatakan bahwa kondisinya tidak layak untuk dijual maupun dikonsumsi oleh masyarakat.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.