Sekolah Rakyat Dasar di Ternate Mulai Proses Belajar, Masih Tersisa 20 Kuota Siswa

Sebanyak 80 dari 100 siswa yang ditargetkan mengikuti program Sekolah Rakyat Dasar (SRD) 8 Kota Ternate telah menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah pada 30 September hingga 13 Oktober 2025. Saat ini, mereka mulai masuk ke tahap matrikulasi atau penyetaraan pengetahuan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Ternate.

Program pendidikan alternatif ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, terutama kategori sangat miskin, miskin ekstrem, dan penerima program keluarga harapan (PKH), yang duduk di kelas 5 dan 6 sekolah dasar.

Soraya Lessy, PIC Tim Percepatan SRD 8 Kota Ternate, mengatakan program ini masih menyisahkan 20 kuota siswa dari total target 100 peserta.

“Untuk proses belajar mengajar sekarang sudah berjalan. MPLS juga sebelumnya dilaksanakan. Saat ini masih menargetkan total kuota 100 siswa. Untuk perkembangan belajar, nanti hubungi kepala sekolahnya,” kata Soraya kepada reporter Kadera, Selasa, 28 Oktober 2025.

Nurhasni Ibrahim, Kepala Sekolah SRD 8 Ternate, menjelaskan, pendaftaran siswa tidak dilakukan seperti sekolah reguler. Calon peserta diseleksi berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSN) Kementerian Sosial dengan prioritas pada keluarga kategori desil 1 dan 2.

Tim sekolah, jelas Nurhasni, turun langsung ke rumah calon siswa untuk melakukan wawancara bersama orang tua dan memastikan kesesuaian dengan data desil. Siswa yang memenuhi kriteria tapi belum mendaftar masih bisa bergabung karena kuota belum penuh.

“Masih bisa mendaftar karena kuota masih ada dan masih masa matrikulasi,” ujarnya.

Nurhasni menambahkan, karena SRD 8 baru dibentuk, proses pembelajaran masih dalam tahap adaptasi. Sejumlah sarana dan prasarana penunjang masih dalam proses pemantapan.

“Harapan kami semoga ada perhatian juga dari pemerintah kota ternate untuk kemajuan SRD 8 Ternate ke depan. Supaya kami tidak dilupakan,” ucapnya.

Program sekolah rakyat dasar merupakan bagian dari upaya memperluas akses pendidikan dasar bagi anak-anak yang rentan putus sekolah, sekaligus memperkuat komitmen daerah terhadap pemerataan pendidikan di tingkat akar rumput.