Anggota DPR RI Komisi IV Dapil Maluku Utara, Alien Mus, meminta Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Pemerintah Pusat meningkatkan kualitas layanan RSUD dr. Chasan Boesoirie Ternate, sebagai rumah sakit rujukan utama masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara.
“Rumah sakit ini menjadi tujuan utama masyarakat dari Halmahera Utara, Halmahera Tengah, hingga kabupaten lainnya. Saya berharap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat bersinergi dengan pemerintah pusat untuk terus meningkatkan kualitas layanan di rumah sakit ini,” ujar Alien Mus saat berkunjung ke RSUD Chasan Boesoirie bersama rombongan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Rabu, 12 November 2025.
Alien juga menyoroti pentingnya pemerataan akses layanan kesehatan hingga wilayah Halmahera, khususnya di Sofifi. Menurutnya, rencana pembangunan rumah sakit baru di Sofifi telah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan ditargetkan mulai dikerjakan tahun 2026.
“Kemarin kami sudah berdiskusi, dan saya juga sudah dipanggil oleh Komisi VI. Ibu Gubernur juga telah mendapat informasi. Rencananya, tahun 2026 nanti rumah sakit di Sofifi mulai dibangun,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua BURT DPR RI Desy Ratnasari menekankan pentingnya peningkatan sumber daya manusia (SDM) di sektor kesehatan Maluku Utara. Ia menilai, ketersediaan tenaga medis spesialis dan subspesialis masih menjadi tantangan utama di daerah tersebut.
“Yang utama tentu penambahan SDM. Akses pendidikan untuk tenaga spesialis dan subspesialis harus diperbanyak agar pelayanan rumah sakit semakin optimal,” ujarnya.
Desy juga mendorong agar pelayanan kesehatan di Maluku Utara tidak hanya berfokus pada aspek kuratif (pengobatan), tetapi juga memperkuat upaya preventif melalui edukasi masyarakat.
“Kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit akan tumbuh bila pelayanan tidak hanya fokus pada pengobatan, tapi juga pada pencegahan. Kesadaran untuk hidup sehat harus terus ditumbuhkan,” tambahnya.
Di sisi lain, Direktur RSUD dr. Chasan Boesoirie, Alwia Assagaf, mengungkapkan kondisi keuangan rumah sakit sempat mengalami tekanan berat pada akhir 2022. Saat ia mulai menjabat, total utang rumah sakit mencapai hampir Rp100 miliar, termasuk tunggakan jasa pelayanan sebesar Rp20 miliar.
“Utang rumah sakit pada Desember 2022 hampir Rp100 miliar, disertai aksi demo karena jasa pelayanan belum terbayar sekitar Rp20 miliar. Tuntutan kesejahteraan sangat tinggi, tapi kami tetap berkomitmen menjaga pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Menurut Alwia, sebagian besar utang berasal dari kewajiban kepada pihak ketiga, bukan dari program BPJS Kesehatan, yang disebutnya lancar sejak 2021. Audit oleh BPK dan Inspektorat telah dilakukan sejak awal 2023. Berdasarkan hasil konsultasi, utang sebelum 2023 akan ditangani oleh Pemerintah Daerah, sementara pembayaran ke depan menjadi tanggung jawab rumah sakit.
“Hampir Rp70 miliar dari total utang itu merupakan kewajiban kepada pihak ketiga. BPJS tidak pernah menunggak sejak 2021. Sebelumnya memang sempat ada tunggakan, tetapi sejak saya menjabat, pembayaran berjalan lancar,” terangnya.
Meski menghadapi tekanan keuangan, Alwia menegaskan manajemen RSUD Chasan Boesoirie tetap memprioritaskan pelayanan kesehatan masyarakat serta kesejahteraan tenaga medis.
“Kami berusaha agar pelayanan tidak terganggu dan kesejahteraan tenaga kesehatan tetap menjadi perhatian utama,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.