Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tidore Kepulauan menyampaikan laporan 13 proyek dalam rapat bersama mitra kerja Komisi III DPRD Kota Tidore Kepulauan.
Meski sebagian besar proyek telah selesai, Dishub belum memaparkan secara rinci besaran anggaran masing-masing proyek.

Beberapa proyek tersebut meliputi timbunan dan area parkir di Oba, kawasan Pulau Maitara, Dermaga Desa Lola, Dermaga Pulau Maitara, lampu jalan, serta breakwater di Rum.
Kepala Dishub Kota Tidore Kepulauan, Marsaid Idris, menjelaskan bahwa sejumlah proyek memang berakhir pada 31 Desember 2025, namun baru sebatas penyelesaian fisik.

“Untuk lampu jalan di Rum, kami sudah melakukan pemasangan dan pemeliharaan, tetapi cukup banyak yang mati. Hal itu disebabkan kabel di dalam tanah terputus sehingga lampu tidak menyala. Sampai saat ini belum diperbaiki dan direncanakan akan dipasang ulang dengan kabel udara,” ujar Marsaid, Senin, 29 Desember 2025.

Ia menambahkan, seluruh proyek yang dilaksanakan Dishub bertujuan mendukung program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan sebagaimana tertuang dalam RPJMD.
“Pada prinsipnya, semua OPD bertugas memback up agar tujuan program kepala daerah dapat tercapai,” jelasnya.

Marsaid juga menyampaikan bahwa Wali Kota Tidore Kepulauan menegaskan terdapat tiga OPD prioritas dalam setiap pertemuan, yakni Pertanian, Perikanan dan Kelautan, serta Kebudayaan dan Pariwisata.

“Namun bukan berarti hanya tiga OPD itu yang mendapatkan anggaran. OPD lain seperti Dishub tetap berperan sebagai penunjang. Di tahun 2026, Dishub tetap menganggarkan lampu jalan sekitar Rp5 miliar,” terangnya.

Ia menjelaskan, sebagian besar lampu jalan tenaga surya yang terpasang di sepanjang jalan merupakan aset Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD), bukan milik pemerintah daerah.

“Karena itu, beberapa lampu di pusat kota mati lantaran Kementerian belum menyerahkan kewenangannya ke Dishub. Pada 2026, lampu-lampu tersebut akan diganti dengan lampu PLN karena biaya pemeliharaan lampu tenaga surya cukup mahal,” ujarnya.

Terkait rapat bersama Komisi III, Marsaid menyebutkan bahwa meski secara tupoksi Dishub bermitra dengan Komisi II, pembahasan difokuskan pada infrastruktur.

“Karena Komisi III membidangi infrastruktur, maka rapat ini digelar bersama mereka,” pungkasnya.