Ketua Komisi III DPRD Ternate: Lemahnya Penegakan Tata Ruang Picu Banjir dan Longsor

Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, Muhammad Syaiful, menilai banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah kelurahan di Ternate dalam beberapa waktu terakhir tidak lepas dari lemahnya penegakan aturan tata ruang. Padahal, perangkat regulasi sudah tersedia dalam bentuk peraturan daerah.

“Jadi memang repot dari sisi aturan. Masih lemah penanganannya. Ada peraturan daerah soal pembatasan lahan, antara pemukiman dan hutan serta kebun. Pun ada Perda yang mengatur batas antara kalimati dan perumahan. Itu sudah ada semua. Hanya pelaksanaan di lapangan saja tidak tertib,” kata Syaiful kepada awak media di kantor DPRD Ternate, Kamis, 8 Januari 2026.

Komisi III DPRD Ternate, kata Syaiful, telah menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) untuk membahas penanganan banjir dan longsor.

Dalam forum tersebut, DPRD juga mendorong Wali Kota Ternate, Tauhid Soleman, memperkuat koordinasi hingga ke tingkat kelurahan, RT, dan RW. Menurut Syaiful, penerapan tata ruang tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah kota, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat dan aparatur di tingkat bawah.

“Agar informasi ini tersampaikan utuh ke masyarakat, bahwa kita punya Perda yang mengatur terkait tata kelola pembangunan atau tata ruang yang ada di Kota Ternate. Kita lihat situasi (banjir dan longsor) kemarin, dampaknya itu lebih banyak ke posisi (rumah) yang ada di bantaran kali,” ungkapnya.

Selain persoalan permukiman di zona rawan, Syaiful menyoroti kondisi drainase yang tidak seimbang. Saluran air di wilayah hulu relatif besar, namun menyempit di bagian hilir, sehingga memperbesar risiko luapan air saat hujan deras.

Untuk mengantisipasi bencana lanjutan, ia menyebut instansi terkait telah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, tidak menutup kemungkinan akan ada langkah penertiban di lapangan, mengingat kondisi cuaca yang masih berpotensi hujan lebat.

“Kami mengajak masyarakat, pemerintah untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran agar hal ini bisa kita tangani,” ucapnya.