Dinilai Tak Kooperatif, Pemda dan Komisi II DPRD Haltim Absen dalam Dialog Transmigrasi

Ikatan Komunikasi Pelajar Mahasiswa Halmahera Timur (IKPM-HT) Yogyakarta menilai Pemerintah Daerah Halmahera Timur dan Komisi II DPRD setempat tidak kooperatif dalam merespons undangan dialog yang membahas persoalan transmigrasi Paltean dan Maba Utara.

Yudis Kamah, Sekretaris IKPM-HT Yogyakarta, mengatakan kekecewaan mahasiswa muncul karena tidak hadirnya satu pun perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur dalam diskusi yang digelar di Yogyakarta, Selasa, 13 Januari 2026. Diskusi tersebut membahas berbagai persoalan krusial yang dihadapi masyarakat Paltean dan Maba Utara.

Menurut Yudis, Komisi II DPRD Haltim memang datang ke Yogyakarta, tetapi terlambat sehingga tidak mengikuti jalannya diskusi secara utuh. Ia menilai keterlambatan tersebut mencerminkan sikap yang tidak profesional.

“Kami sangat menyayangkan sikap Pemda dan Komisi II DPRD Haltim. Padahal dialog ini untuk membahas ketimpangan yang terjadi di Transmigrasi Patlean dan Maba Utara secara umum karena absennya kebijakan negara, namun mereka justru terkesan mengabaikan dan tidak disiplin,” kata Yudis kepada Kadera, Kamis, 15 Januari 2026.

Ia menambahkan, ketidakhadiran Pemda Haltim menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam merespons persoalan pembangunan di Maba Utara. Padahal, menurut dia, banyak isu strategis yang membutuhkan perhatian dan kebijakan konkret.

“Keterlambatan dan ketidakhadiran ini bukan sekadar masalah teknis, tapi cerminan kinerja yang melempem dan kurangnya perhatian terhadap nasib masyarakat Maba Utara,” ujarnya.

Yudis mengatakan pihaknya sempat berupaya menjalin komunikasi lanjutan dengan Komisi II DPRD Haltim agar dilakukan pertemuan khusus membahas persoalan transmigrasi. Namun upaya tersebut tidak direspons.

“Karena Komisi II terlambat jadi tidak mengetahui isi dialog seperti apa, sehingga kami berkomunikasi agar menjadwalkan pertemuan di warung kopi guna membahas ketimpangan transmigrasi dan memberi masukan, tetapi tidak direspon padahal meraka masih ada di Jogja,” terang Yudis.

Sementara itu, M Sabudi Sarmawan, Ketua Komisi II DPRD Halmahera Timur, membenarkan bahwa pihaknya terlambat hadir dalam dialog tersebut. Ia menyebut keterlambatan terjadi karena kendala cuaca saat perjalanan.

“Kami ini dapat undangan pada Senin dan sore harinya langsung beli tiket. Dan berangkatnya hari Selasa. Harusnya tiba Selasa siang sekitar pukul 13.00. Tapi cuaca tidak bagus, dan tiba Jogja sudah sore. Dari bandara langsung menuju ke lokasi. Tapi dialog sudah hampir selesai,” katanya.

Ia mengatakan meski tidak mengikuti dialog secara penuh, pihaknya sempat berdiskusi dengan mahasiswa di salah satu kafe di Yogyakarta mengenai berbagai persoalan di Paltean dan Maba Utara, mulai dari UMKM, pertanian, hingga perikanan.

“Memang besok siangnya ada dan minta bertemu ngopi. Tapi saya tidak ada pembahasan lanjutan soal Patlean. Dan kebetulan saya juga ada di luar Jogja. Masih ada agenda. Tidak bisa hadir,” ungkapnya.

Sabudi menegaskan persoalan transmigrasi Paltean dan Maba Utara tetap menjadi perhatian DPRD dan Pemerintah Daerah Halmahera Timur. Namun, ia mengatakan sejumlah persoalan, seperti infrastruktur dan status desa definitif, membutuhkan proses.

Menurut dia, fokus pembangunan saat ini adalah peningkatan infrastruktur, terutama akses jalan yang menghubungkan Maba Utara dan Wasile Utara.