Pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kementerian di tengah upaya refocusing anggaran.
Perjalanan dinas yang melibatkan puluhan anggota DPRD ke Jakarta ini dimulai sejak 15 Februari 2025.
Ketua DPRD Tidore Kepulauan, Ade Kama, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa dirinya bersama 24 anggota lainnya berangkat untuk menjalankan agenda kunjungan kerja.
Ia menjelaskan bahwa selama tujuh hari di Jakarta, mereka akan mengunjungi empat instansi, yaitu Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Namun sebelum melakukan kunjungan ke kementerian-kementerian tersebut, kami menjalani pemeriksaan kesehatan (medical check-up/MCU) di Rumah Sakit Husada selama tiga hari. Setelah itu, kunjungan dibagi berdasarkan komisi masing-masing,” ujarnya.
Terpisah, Sekretaris DPRD Tidore Kepulauan, Rudy Ipaenin, menambahkan bahwa keberangkatan anggota DPRD ini bertujuan untuk melakukan konsultasi dengan kementerian terkait.
“Perjalanan dinas ini berlangsung selama tujuh hari, diawali dengan MCU. Mereka berangkat pada Jumat lalu dan dijadwalkan kembali ke Tidore pada Jumat mendatang,” jelasnya.
Lebih lanjut, kunjungan ini dilakukan sebagai tindak lanjut koordinasi dan konsultasi, di mana tiga komisi DPRD dibagi untuk mengunjungi beberapa instansi, termasuk Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Asma Ismail, menambahkan bahwa kunjungan kerja ke kementerian akan dilakukan pada 19-20 Februari 2025.
“Kementerian telah menetapkan jadwal kunjungan pada 19 dan 20 Februari 2025. Sebenarnya, kami ingin segera melaksanakan pertemuan,” ungkapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa agenda kunjungan ke Kemendikbud belum terlaksana, tetapi dijadwalkan akan dilakukan pada 19 Februari 2025.
“Nanti setelah kami berkunjung, baru saya akan memberikan informasi lebih lanjut. Jadwal pertemuan di kementerian bukan kami yang menentukan, tetapi ditentukan oleh kementerian terkait, karena mereka juga menerima tamu dari berbagai daerah lainnya,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.