Dalam upaya memperkuat pembangunan infrastruktur dasar di Kota Tidore Kepulauan, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, melakukan kunjungan kerja ke Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku Utara di Kota Ternate, Rabu, 30 April 2025.
Kunjungan tersebut turut melibatkan Komisi III DPRD Kota Tidore Kepulauan dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan daerah.
Dalam pertemuan itu, Ahmad Laiman menyampaikan sejumlah isu strategis dan kebutuhan mendesak daerah, salah satunya terkait penanganan dan pengelolaan sampah.
“Status tempat penampungan sampah kami sudah berubah dari kontrol landfill menjadi sanitary landfill. Untuk itu, kami sangat mengharapkan dukungan dari Balai dalam hal perencanaan ke depan,” jelas Ahmad.
Ia juga menyoroti persoalan di wilayah daratan Oba yang hingga kini belum memiliki Tempat Pembuangan Sementara (TPS), meski sudah tersedia Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Tabadamai. Sayangnya, lokasi TPA tersebut cukup menyulitkan akses masyarakat.
Selain isu lingkungan, Ahmad juga menekankan pentingnya pengembangan kawasan pariwisata nasional di Tidore. Ia menyebutkan bahwa Balai Purbakala Kementerian Pariwisata telah menemukan sejumlah situs sejarah yang saling terhubung dan memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara terarah.
“Kami tidak ingin lagi bergantung pada pola lama yang mengabaikan perencanaan. Setiap pembangunan harus didasarkan pada master plan agar menjadi pedoman dalam pengambilan kebijakan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Tidore Kepulauan, Adriansyah Fauzi, turut menyampaikan dukungannya. Ia menegaskan komitmen DPRD dalam mendukung program pembangunan daerah.
“Kita butuh fasilitas persampahan di daratan Oba agar dapat mengakomodasi Kecamatan Oba dan Oba Selatan. Saya berharap program-program Presiden Prabowo bisa turut menyentuh Kota Tidore Kepulauan,” ujarnya.
Adriansyah menilai, koordinasi yang dibangun ini merupakan langkah awal untuk membangun sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan BPPW demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPPW Maluku Utara, Firman Aksara, menyampaikan bahwa saat ini Balai tengah mengalami perubahan nomenklatur menjadi Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK). Meski demikian, komitmen Balai untuk mendukung Pemda Tidore Kepulauan tetap kuat.
“Kami siap membantu, dengan catatan seluruh dokumen perencanaan harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Tanpa dokumen tersebut, kami tidak bisa mengakomodasi usulan,” terang Firman.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi yang berkelanjutan, termasuk dalam pemeliharaan sarana yang telah dibangun bersama. Balai akan terus melakukan pemantauan terhadap aset yang telah diserahkan.
“Kami berharap kolaborasi dalam pengelolaan sampah dapat terus diperkuat. Pengelolaan dari hulu ke hilir tidak bisa dijalankan oleh satu pihak saja,” harapnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.