Rapat Pansus Pinjaman Daerah Pulau Taliabu, Tiga Anggota Fraksi Golkar Walkout

Tiga anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Pulau Taliabu keluar dari ruang rapat paripurna saat pembahasan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait pinjaman daerah senilai Rp115 miliar di Bank BPD Maluku-Malut unit Bobong, Rabu, 9 Juli 2025. Pinjaman tersebut hingga kini menjadi sorotan publik karena belum ada kejelasan penggunaannya.

Rapat yang berlangsung pukul 17.36 WIT itu awalnya dihadiri oleh anggota DPRD dari berbagai fraksi. Namun, tiga anggota Fraksi Golkar, yakni Erikson Tomhisa (Sekretaris Fraksi), Muh. Nuh Hasi, dan Ibrahim La Imu, memilih meninggalkan ruang rapat saat agenda pembentukan pansus dimulai.

Akibat keluarnya ketiga anggota tersebut, jumlah kehadiran menyusut menjadi 9 orang dari total 20 anggota DPRD, sehingga rapat tidak memenuhi kuorum. Rapat pun diskors selama 30 menit.

Setelah skors dicabut, Nuh Hasi yang juga menjabat Ketua DPRD Kabupaten Pulau Taliabu kembali memasuki ruang paripurna. Kehadirannya membuat jumlah peserta rapat menjadi 10 orang, namun tetap belum mencukupi kuorum minimum, yakni 11 anggota atau separuh dari total anggota dewan. Rapat kembali diskors selama 30 menit.

Sayangnya, meski skors kedua dicabut dan rapat kembali dibuka, jumlah kehadiran masih tetap 10 orang. Karena tidak memenuhi kuorum, rapat paripurna pembentukan Pansus 115 resmi ditunda. Jadwal rapat selanjutnya akan ditentukan melalui Badan Musyawarah (Banmus).

Dalam rapat tersebut, Budiman L. Mayabubun dari Fraksi Perjuangan Kebangkitan Demokrasi (PKD) menyesalkan sikap rekan-rekan dari Fraksi Golkar yang tiba-tiba keluar dari ruang rapat. Ia menekankan pentingnya komunikasi lintas fraksi agar kuorum bisa tercapai.

“Saran saya, kita lakukan lobi atau komunikasi agar semua hadir dan rapat bisa dilanjutkan. Pembentukan pansus ini sangat penting karena menyangkut integritas kita dalam mengelola anggaran negara. Publik juga sangat menantikan kejelasan soal pinjaman Rp115 miliar ini,” ujar Budiman.

Senada, Suratman Baharudin dari Fraksi Gerakan Kebangkitan Keadilan Rakyat dan Demokrasi (GK2RD) juga menyesalkan tindakan Fraksi Golkar. Ia menegaskan bahwa pembentukan Pansus 115 sangat penting demi menjaga citra lembaga.

“Pansus 115 adalah citra lembaga DPRD. Jangan sampai karena kepentingan politik, lembaga ini justru kehilangan kepercayaan publik. Pinjaman ini sudah jadi momok di masyarakat,” tegasnya.

Wakil Ketua I DPRD sekaligus pimpinan rapat, Sukardinan Budaya, juga menyayangkan aksi walkout tersebut. Ia menegaskan bahwa kesepakatan atau penolakan terhadap pembentukan pansus seharusnya diputuskan dalam forum resmi, bukan dengan meninggalkan rapat.

“Setuju atau tidak setuju, semestinya disampaikan dalam rapat. Kenapa justru memilih keluar?” ujarnya.

Ia menutup rapat dengan menyampaikan bahwa pembahasan pembentukan Pansus 115 akan dijadwalkan ulang oleh Banmus.