Program Strategis Tak Sentuh Taliabu, Mislan Syarif Desak Gubernur Kaji Ulang RPJMD 2025–2029

DPRD Provinsi Maluku Utara resmi menggelar Rapat Paripurna penyampaian Platform Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025–2029 pada Senin (28/7). Namun, gelaran ini menyisakan kekecewaan bagi anggota DPRD dari Daerah Pemilihan V, Mislan Syarif.

Dalam dokumen induk RPJMD tersebut, Kabupaten Pulau Taliabu nyaris tak disebut dalam daftar program strategis daerah. Ketidakhadiran nama Taliabu ini memicu protes keras dari Mislan Syarif, yang menyampaikan langsung kritiknya di hadapan Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe.

“Kami orang Taliabu terlalu lama menderita. Saya sudah pelajari buku RPJMD 2025–2029 dan sangat kecewa karena Pulau Taliabu hampir tak disebut sama sekali. Tidak ada satu pun program strategis yang diarahkan ke wilayah kami. Bahkan dalam peta strategi pembangunan lima tahun ke depan, Taliabu benar-benar kosong,” ujar Mislan dengan nada kecewa dalam video yang diterima Kadera.id.

Mislan menilai, ketidakhadiran program untuk Taliabu mencerminkan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Padahal, sebagai wilayah terluar, Taliabu memiliki potensi besar dan sangat membutuhkan perhatian dalam pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan provinsi dan nasional.

“Apakah kami di Taliabu tidak dianggap sebagai bagian dari provinsi ini? Kami ini wilayah perbatasan, garda terdepan. Tapi mengapa seolah-olah pembangunan tidak berpihak pada kami?” tanyanya.

Politisi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa masyarakat Taliabu tidak menuntut perlakuan istimewa, melainkan keadilan dalam perencanaan pembangunan. Ia juga mempertanyakan tidak adanya alternatif program pembangunan untuk wilayah tersebut, baik melalui skema multiyears maupun jalan nasional.

“Mungkin jalan provinsi belum masuk karena kami tidak sempat ajukan. Tapi tolong carikan jalan alternatif yang bisa dikerjakan oleh provinsi, atau program lain seperti multiyears. Dari poin A sampai D dalam RPJMD, hampir tidak ada Taliabu. Bahkan di peta pengembangan lima tahun ke depan, Taliabu kosong. Kami sebagai perwakilan dapil ini harus bilang apa ke rakyat?” ujarnya.

Sebagai anggota Komisi III DPRD Malut, Mislan berharap pemerintahan Sherly Laos dan Sarbin Sehe dapat mengedepankan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, termasuk Taliabu.

“Saya minta RPJMD ini dikaji ulang. Kami butuh komitmen nyata, bukan sekadar janji politik. Jangan biarkan Pulau Taliabu terus menjadi halaman belakang dalam pembangunan Maluku Utara,” tegasnya.