Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan tahun 2025 dinilai akan menerima berbagai tunjangan dalam jumlah fantastis. Total anggaran tunjangan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 mencapai Rp17,5 miliar untuk 25 anggota dewan.

Data APBD menunjukkan rincian tunjangan tersebut mencakup:

  • Tunjangan perumahan: Rp4.464.000.000
  • Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota: Rp4.538.190.391
  • Tunjangan transportasi: Rp3.510.000.000
  • Tunjangan komunikasi intensif: Rp3.150.000.000
  • Tunjangan keluarga: Rp79.047.416
  • Tunjangan beras: Rp101.388.000
  • Tunjangan jabatan: Rp814.233.000
  • Tunjangan alat kelengkapan dewan: Rp99.939.530
  • Tunjangan reses: Rp787.500.000

Total seluruh tunjangan tersebut mencapai Rp17.544.298.157, belum termasuk gaji pokok.

Selain itu, terdapat pembiayaan tambahan seperti:

  • Pajak penghasilan (PPh): Rp250.962.964
  • Uang paket: Rp48.132.000
  • Iuran jaminan kesehatan: Rp62.190.391
  • Jaminan kecelakaan kerja: Rp3.310.336
  • Jaminan kematian: Rp8.689.664
  • Uang representasi: Rp561.540.000

Sehingga, total tambahan di luar tunjangan mencapai Rp934.825.355.

Perbandingan ini dinilai timpang jika dibandingkan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku Utara tahun 2025 yang hanya sebesar Rp3.408.000 per bulan.

Menanggapi hal ini, Ketua GP Ansor Kota Tidore Kepulauan, Jafar Noh Idrus, menyuarakan kritik keras. Ia menilai DPRD seharusnya lebih fokus meningkatkan kinerja dan kepedulian terhadap masyarakat, bukan memperbesar kesejahteraan pribadi.

“Menurut saya, yang perlu dihapus adalah tunjangan perumahan, kesejahteraan, dan transportasi. Ketiganya menyerap hampir Rp13 miliar. Uang sebanyak itu akan jauh lebih bermanfaat jika digunakan untuk kepentingan masyarakat,” tegas Jafar, kepada Kadera.id, Senin, 1 September 2025.

Ia juga mempertanyakan besarnya anggaran tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp3,15 miliar. Jika dibagi rata, satu anggota DPRD menerima sekitar Rp126 juta per bulan hanya untuk komunikasi.

“Anggota DPRD ini sebenarnya berkomunikasi seperti apa, sehingga butuh anggaran sebesar itu?” sindir Jafar.

GP Ansor mendesak Pemerintah Kota Tidore Kepulauan segera mengevaluasi struktur tunjangan DPRD. Menurut Jafar, banyak masyarakat yang masih hidup dalam kesulitan, terutama di wilayah Oba yang masih kekurangan pembangunan.

“Masyarakat kita masih banyak yang susah, kesulitan mendapatkan pekerjaan. DPRD sebagai wakil rakyat seharusnya lebih peka terhadap kondisi masyarakat, bukan menikmati tunjangan berlebihan,” ujarnya.

Ia juga menyinggung langkah Presiden Prabowo Subianto yang berencana menghapus sebagian tunjangan DPR RI sebagai respons atas kritik publik. Kebijakan ini, menurutnya, seharusnya juga diterapkan di daerah.

“Harusnya kebijakan ini berlaku juga di Tidore Kepulauan,” katanya.

Sebagai bentuk protes, GP Ansor menyatakan akan menggalang aksi demonstrasi dan mengancam akan mengepung Kantor DPRD Tidore Kepulauan.

“Wali Kota Muhammad Sinen dan Wakil Wali Kota Ahmad Laiman tidak boleh tutup mata. Kami mendesak agar tunjangan-tunjangan DPRD yang tidak berdampak langsung pada masyarakat segera dihapus,” pungkasnya.

Tag Terkait: