Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah dalam Rangka Pengendalian Inflasi Pangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Maluku Utara di Ternate, Rabu, 29 Oktober 2025.

Rakor yang digelar di ruang rapat Kantor Perwakilan BI Maluku Utara itu turut dihadiri oleh sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Muhammad Sinen menegaskan bahwa struktur ekonomi Kota Tidore berbeda dengan daerah lain yang memiliki sektor pertambangan. Perekonomian Tidore, kata ia, lebih bertumpu pada sektor jasa, perikanan, dan pertanian.

“Kami berharap dukungan dari Bank Indonesia agar potensi sektor perikanan dan pertanian di Tidore dapat terus berkembang. Kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh jajaran BI Perwakilan Maluku Utara atas perhatian dan dukungan yang selama ini diberikan,” ujar Sinen.

Sinen juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2026, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berencana membangun gudang penampungan dan pengawetan hasil pertanian serta hasil laut. Langkah ini, menurutnya, merupakan upaya strategis untuk menjadikan Tidore sebagai daerah penyuplai bahan pangan utama di Maluku Utara, mengingat sebagian besar nelayan di provinsi tersebut berasal dari Tidore.

“Daya beli masyarakat Maluku Utara sangat tinggi karena adanya sektor pertambangan. Karena itu, kami berencana menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah untuk memasok bahan pangan seperti sayur-mayur, bawang, rica, tomat (barito), serta hasil perikanan ke perusahaan-perusahaan tambang di wilayah tersebut,” jelasnya.

Sinen juga menegaskan bahwa kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh kemauan dan keberanian pemerintah dalam mengambil langkah-langkah strategis pembangunan.

Sementara itu, Deputi Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, Airlangga Febriyanto, memaparkan bahwa tingkat inflasi di Maluku Utara hingga September 2025 tercatat sebesar 0,16%, sejalan dengan inflasi nasional.

Menurut Airlangga, kerja sama antar daerah menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP). Karena itu, BI terus mendorong kolaborasi antara Maluku Utara dan Sulawesi Utara guna memperkuat konektivitas antar pedagang.

“BI siap memberikan dukungan berupa peralatan pertanian dan perikanan melalui kelompok-kelompok binaan. Kami juga menyambut baik rencana pembangunan gudang penyimpanan hasil tani dan laut di Tidore, karena langkah ini dapat menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga pangan,” ungkapnya.

Airlangga menambahkan, BI melihat potensi pasar yang besar di wilayah Halmahera Timur seiring meningkatnya aktivitas pertambangan di sana.

“Kami siap membantu membuka akses pasar ekspor dan akan meluncurkan kelas ekspor untuk mengedukasi masyarakat agar lebih siap menembus pasar global,” tandasnya.