Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tidore Kepulauan menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebagai langkah awal penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang melibatkan berbagai lintas sektor. FGD ini bertujuan menyatukan persepsi serta mengidentifikasi potensi bencana yang ada di wilayah Kota Tidore Kepulauan.
Kepala BPBD Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Abubakar, mengatakan FGD menjadi ruang koordinasi untuk mengumpulkan data dan masukan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai dasar penyusunan draf RPB.
“FGD ini untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Dari BPBD nanti akan menyusun draf RPB, yang kemudian diperkuat dalam dokumen resmi ke depan. Ini langkah awal agar kami memiliki bahan yang lengkap,” ujarnya, Rabu, 19 November 2025.
Masukan dari OPD terkait akan menjadi acuan penyusunan RPB. Karena itu, Abubakar menekankan pentingnya standar pelayanan minimal yang harus mengikuti skema penanganan bencana.
“Informasi dari OPD akan kami satukan menjadi dokumen dasar mitigasi saat terjadi bencana,” jelasnya.
Ia menambahkan, dengan identifikasi potensi bencana yang jelas, pemerintah dapat lebih siap merespons jika terjadi bencana hidrometeorologi maupun geofisika. OPD lintas sektor juga akan bergerak bersama secara terkoordinasi dalam penanganan.
“Lintas sektor yang terlibat seperti Syahbandar, Perhubungan, Satpol PP, Dinas Sosial, Dukcapil, PUPR, dan Perkim,” katanya.
Dalam draf RPB yang disusun, BPBD saat ini memprioritaskan penanganan banjir rob, banjir, dan longsor. Meski begitu, sembilan jenis bencana lainnya juga telah teridentifikasi untuk kebutuhan penyusunan dokumen komprehensif.
Selanjutnya, dokumen RPB dari BPBD akan dilanjutkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk proses asistensi dan verifikasi.
“BNPB kemudian akan memeriksa, memberikan asistensi, serta mengesahkan melalui dokumen resmi,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.