Dosen Unkhair Ancam Mogok Mengajar Bila Tukin Tidak Dibayar

Puluhan dosen yang tergabung dalam Alinasi dosen ASN Kemendikti Saintek (Adaksi) di Maluku Utara mengancam mogok mengajar jika tuntutan pencairan dana tunjangan kinerja (tukin) tak dipenuhi bayar.

Hal itu disampaikan Dr. Muamar Abd. Halil, saat demonstrasi di halaman Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Khairun, Kota Ternate, Maluku Utara, pada Senin, 3 Februari 2025.

“Jika tidak dibayarkan, [maka] kami akan mogok belajar, biar negara tahu bahwa kecerdasan sangat dibutuhkan sekali waktu ditiadakan maka kecerdasan itu akan runtuh,” ujar Dr. Muamar, yang juga Ketua Forum Dosen Unkhair.

Dana tukin tak pernah dicairkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) selama lima tahun terhitung sejak 2020-2024.

Dalam petisi Adaksi, dana tukin telah diatur dalam Perpres Nomor 136 Tahun 2018, Permendikbud Nomor 49 Tahun 2020 dan Kemendikbud Ristek Nomor 447/P/2024. Serta memastikan pembayaran secara rapel Tukin Dosen selama 5 tahun terhitung sejak diundangkannya Permendikbud Nomor 49 tahun 2020.

Menurut Dr. Muamar, pemerintah hanya menyetujui pembayaran sebesar Rp 2,5 triliun, yang jauh dari anggaran yang diusulkan ke Kemendikti Saintek kurang lebih sebesar Rp 10 triliun.

Dr. Safrudin Amin, Koordiantor Adaksi menegaskan bahwa tukin harus dibayar secara full dan tidak boleh ada selisih. Sebab, ia melihat kebijakan pemerintah menggabungkan tunjangan sertifikat dosen (serdos) dan tukin itu menyalahi aturan karena dua tunjangan tersebut punya porsi tersendiri.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh beralasan kekurangan dana lalu menggabungkan tunjangan serdos dengan tukin. Ia menolak pembayar tukin menggunakan skema yang diajukan oleh Mendikti Saintek dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR 23 Januari 2025 kemarin.

“Apa yang belum dibayar negara kepada kami, itu adalah utang negara. Bayangkan negara berutang kepada negara lain harus dibayar, itupun pakai bunga. Sedangkan kami negara berutang kepada anak negeri sendiri tanpa bunga tidak dibayar karena alasan-alasan komplikasi aturan,” jelas Safrudin.