Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekota Ternate menggelar aksi demonstrasi Indonesia Gelap di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Wali Kota Ternate, pada Senin, 24 Februari 2025.

Aksi gabungan mahasiswa dari Universitas Khairun dan BEM Institut Agama Islam Negeri, ini menjadi respons serentak yang digelar di berbagai daerah sejak satu pekan terakhir untuk merepon kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai tidak pro rakyat.

M. Fatahuddin Hadi, koordinator aksi BEM Sekota Ternate, mengatakan aksi yang mereka gelar sebagai bentuk kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan Prabowo. Kebijakan Prabowo dinilai tumpang tindih dan tidak adil kepada rakyat kecil, terutama terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran dalam Inpres No.1/2025.

“Dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025 inilah muncul permasalahan, sehingga terjadi efisiensi pemangkasan anggaran di beberapa sektor, termasuk sektor pendidikan. Karena itu kita minta [aturan tersebut] dicabut,” jelas Fatahuddin.

Selain masalah efisiensi anggaran, mereka juga menyoroti UUPA No.5/2025, masalah tunjangan kinerja (tukin) dosen atau guru, desak pangkas kabinet gemuk, juga desak cabut proyek strategis nasional di Maluku Utara, termasuk desak evaluasi program makan bergizi gratis (MBG), batalkan APBN untuk Danantara.

Tuntutan lain yang juga disampaikan dalam aksi yaitu terkait wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis di Maluku Utara; tolak reklamasi di Ternate; tuntaskan masalah sampah dan air bersih di Maluku Utara, berikan kuota 50% jabat publik bagi perempuan, wujudkan reforma agraria sejati, dan tarik militer ke barak.

Nunung Rismawati, salah satu massa aksi mengatakan Prabowo dan Gibran dalam menyiapkan generasi emas justru menciptakan Indonesia gelap melalui kebijakan yang dikeluarkan. Terutama, soal pemangkasan anggaran pendidikan.

“Kalau misalkan pemangkasan anggaran di sektor pendidikan, nantinya bisa berimbas pada kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa. Karena itu kita turun ke jalan untuk ikut aksi penolakan kebijakan pemerintah,” jelas Nunung.

Samsuria Buamona, mahasiswa yang ikut aksi hari itu, menambahkan bahwa ia dan rekan-rekannya sangat menyayangkan kebijakan Prabowo.

“Kalau nanti lanjut studi S2 dan dapat beasiswa, lantas dipangkas karena efisiensi anggaran, pasti akan berdampak kepada kami yang ingin lanjutkan studi,” ujarnya.