Warga Kawasi Kecewa, Bupati Halsel Dinilai Abaikan Tuntutan ke Harita Nickel

Warga Kawasi, Kecamatan Obi, Halmahera Selatan, justru kecewa setelah berdialog secara terbuka dengan Hasan Ali Bassam Kasuba, Bupati Halmahera Selatan, pada Kamis, 15 Mei 2025. Bassam dinilai mengabaikan tuntutan warga Kawasi untuk hidup layak dan sehat di kawasan industri Harita Nickel.

Dalam forum tersebut, warga menyampaikan tujuh tuntutan, antara lain; penerangan listrik 24 jam; akses air bersih; pengecoran jalan dan pembuatan drainase atau saluran air; pembangunan swering (tanggul pengaman) di tepi pantai; pembangunan pasar rakyat; dermaga; dan kompensasi terhadap pencemaran udara akibat aktivitas tambang.

Namun dari tujuh tuntutan, Bassam hanya merespons listrik dan air bersih. Ia berjanji akan menyurati pihak Harita Group agar segera merealisasikan keduanya. Lima tuntutan lainnya dianggap perlu dikaji lebih lanjut karena, menurutnya, harus didukung data dan bukti.

Bassam juga tidak menanggapi tuntutan warga soal pergantian kepala desa yang diduga menyelewengkan dana desa–yang justru menambah kekecewaan warga yang merasa sudah lama menyuarakan persoalan ini.

Ahmad Sabar, Ketua Pemuda Kawasi, menilai sikap bupati tersebut sebagai bentuk lepas tangan dari tanggung jawab pemerintah daerah terhadap penderitaan masyarakat Kawasi. Tidak adanya solusi atau komitmen konkret dari pemerintah membuat warga merasa diabaikan dan tidak dianggap sebagai bagian dari prioritas pembangunan.

“Kami bukan minta saham. Kami hanya minta air, jalan, pasar, dan udara bersih. Apa itu terlalu berat untuk negara?” jelas Ahmad sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima Kadera, Kamis, 15 Mei 2025.

Ahmad menyebut jalan utama desa rusak berat. Saat hujan berubah menjadi lumpur, dan di musim kemarau menimbulkan debu pekat. Sementara, pesisir Kawasi mengalami abrasi tanpa adanya tanggul pengaman, serta penuh sampah yang diduga berasal dari area kawasan industri Harita Group.

Warga juga tidak memiliki pasar tradisional, padahal, kata Ahmad, sebagian besar menggantungkan hidup dari hasil kebun dan laut.

Ia menegaskan bahwa jika tuntutan tidak segera ditindaklanjuti, warga siap menggelar demonstrasi lagi. “Kami tidak akan diam saja. Kalau pemerintah terus lepas tangan, kami akan turun jalan. Ini bukan lagi soal politik, ini soal hidup,” lanjut Ahmad.

Jemi Karteang, warga Kawasi, menyebut tanggapan Bupati masih bersifat normatif dan tidak menunjukan komitmen yang jelas. Bahkan, dua tuntutan yang dijanjikan pun belum memiliki tenggat waktu atau rencana konkret.

“Itu pun direspons juga hanya sebatas menanti dan masih negosiasi. Seperti akses air juga masih macet-macet, kita ingin segera dipercepat Begitupun soal listrik belum ada jawaban pasti,” kata Jemi, kepada reporter Kadera saat dikonfirmasi Jumat, 16 Mei 2025.

Menurut Jemi, warga bingung dan kecewa dengan ketidakpastian jawaban pemerintah daerah mengenai tuntutan tersebut. Padahal, pertemuan tuntutan warga tersebut sudah tiga kali dilakukan.

“Soal beberapa tuntutan yang tidak direspons, alasannya karena butuh proses dan lain sebagainya. Seribu alasan lah. Seakan-akan mereka tidak melakukan hal ini. Kalau tidak ada kejelasan, kita bakal aksi terus,” ujarnya.