Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tidore Kepulauan berkomitmen mengembangkan sektor pariwisata dengan berlandaskan pada tiga unsur utama, yakni amenitas (fasilitas pendukung), aksesibilitas (kemudahan akses), dan atraksi (daya tarik wisata), yang semuanya berakar pada struktur budaya lokal.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tidore Kepulauan, Daud Muhammad, menyampaikan bahwa dari ketiga unsur tersebut, amenitas masih menjadi titik lemah yang perlu dibenahi.

“Amenitas berkaitan dengan fasilitas pendukung seperti hotel dan penginapan, yang hingga kini masih minim. Untuk mendukung pengembangan wisata, setidaknya harus ada hotel berbintang, bahkan idealnya hotel bintang lima,” ujar Daud, Senin, 30 Juni 2024.

Dari sisi aksesibilitas, menurutnya, Kota Tidore yang kini menjadi pusat pemerintahan Provinsi Maluku Utara, telah mengalami peningkatan konektivitas infrastruktur jalan.

“Untuk atraksi, Tidore memiliki daya tarik seperti Kadato (istana adat) dan kekayaan budaya yang tersebar di seluruh wilayah Kepulauan Tidore,” tambahnya.

Saat ini, pengembangan pariwisata masih terfokus di Pulau Maitara, terutama dari sisi infrastruktur. Dinas Pariwisata berencana membangun cottage dan resort, meski saat ini kondisinya belum terpelihara dengan baik.

Untuk pengembangan pada tahun 2026, pembahasan diarahkan untuk memperkuat amenitas di Pulau Maitara. Di samping itu, pengembangan juga direncanakan di Pantai Tugulufa serta kawasan wisata baru di Kelurahan Rum, Kecamatan Tidore Utara, yang saat ini masih dalam tahap perencanaan. Lokasi tersebut juga akan dilengkapi dengan spot-spot wisata.

“Ada dua tempat wisata baru yang direncanakan, termasuk pembangunan rotres. Tidore juga harus memiliki identitas wisata atau branding, dan kami telah mengusulkan tema ‘Tidore Titik Nol Jalur Rempah’ saat pertemuan Apeksi di Bandung. Untuk mendukung ini, akan dibangun lanskap di atas bekas Benteng Selawering,” jelas Daud.

Selain itu, pengembangan fasilitas pendukung juga dilakukan di wisata Pantai Akesahu. Sedangkan untuk wisata alam di Kalaodi dan Ngosi, pihaknya masih melakukan kajian serta berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan terkait pembebasan lahan. Hal serupa juga berlaku untuk kawasan wisata Gurabunga.

Daud menambahkan bahwa sektor ekonomi kreatif kini telah menjadi bagian dari struktur internal Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tidore Kepulauan.

Ke depan, pengembangan pariwisata juga akan diarahkan ke wilayah Oba, seperti di Desa Oba, Doe Masure, dan Doe-doe di Kecamatan Oba Utara. Selain itu, dinas juga berencana menyelenggarakan event maritim yang mengangkat potensi wisata bahari, sejarah, dan alam.

“Pada 2026, kami juga menargetkan pengembangan pariwisata berbasis digital. Namun, yang perlu disiapkan terlebih dahulu adalah sumber daya manusianya. Nantinya, semua jenis wisata, harga, hingga sistem pembayaran akan terintegrasi secara digital,” pungkasnya.