Nilai Tak Sesuai Fakta, Koalisi Warga Kawasi Protes Pemutaran Film Dokumenter Tempo

Pemutaran film dokumenter Yang Mengalir di Kawasi produksi TV Tempo di Studio XXI, Jatiland Mall, Ternate, pada Senin, 14 Juli 2025, diwarnai aksi protes. Koalisi Warga Kawasi untuk keadilan ekologis membentangkan spanduk “yang mengalir di Kawasi adalah malapetaka” sebagai protes atas film yang dinilai tidak mencerminkan realitas yang dialami warga Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Adhar S. Sangaji, koordinator aksi, menyebut film tersebut sebagai bentuk propaganda yang mengaburkan krisis lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Kawasi. Menurutnya, narasi dalam film tidak sesuai fakta–sekadar upaya “pencucian dosa ekologis” oleh korporasi industri nikel.

Adhar juga mendesak agar menghentikan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan dan menuntut investigasi independen atas pencemaran lingkungan dan dugaan pelanggaran HAM di Kawasi. Mereka juga menyerukan agar pihak perusahaan Harita Nickel–dikenal luas Harita Group, menghentikan relokasi paksa dan menuntut hak-hak dasar masyarakat.

“Kehidupan masyarakat adat tidak untuk dijual atau dipindahkan. Kawasi adalah tanah adat, bukan tanah air tambang,” kata Adhar kepada Kadera, usai aksi di Studio XXI, siang tadi.

Adhar menegaskan bahwa masyarakat adat Kawasi telah hidup secara turun-temurun dengan menggantungkan hidup pada laut dan hutan yang kini tergerus aktivitas pertambangan dan pabrik pengolahan nikel milik Harita Group.

Sejak awal 2010-an, ekspansi Harita Group disebut telah mengubah wajah desa secara drastis. Proyek-proyek besar dibangun tanpa persetujuan warga, menimbulkan dampak serius, seperti kerusakan lingkungan, pencemaran laut, tekanan sosial, hingga banjir yang rutin melanda kawasan pemukiman.

“Dalam dua dekade terakhir, relasi kuasa antara warga dengan perusahaan semakin timpang. Kawasi berubah dari desa pesisir yang tenang menjadi wilayah industri yang penuh konflik dan polusi,” jelas Adhar.

Dalam satu bulan, tercatat, tiga kali desa terendam banjir–13, 22, dan 30 Juni. Air bercamput lumpur coklat menggenangi rumah. Listrik padam berhari-hati. Anak-anak belajar dengan lilin. Alih-alih mendapat respons, warga yang menuntut hak air bersih dan listrik lewat aksi damai justru dilaporkan ke polisi.

Irsandi Hidayat, manager wilayah kelola rakyat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Maluku Utara, menilai film dokumenter Tempo tidak mencerminkan fakta kerusakan ekologis yang dialami warga.

“Alih-alih menjadi suara warga, film ini justru menutupi krisis ekologis yang sedang berlangsung di Kawasi, “kata Irsandi kepada Kadera. “Sangat menyesalkan pemutaran film tersebut.”

Ia merujuk hasil uji laboratorium Institut Pertanian Bogor (IPB) yang mendeteksi pencemaran air bersih warga: kekeruhan air mencapai 990 NTU, kadar besi 1,577 mg/L (ambang aman 0,3 mg/L), dan nikel 0,893 mg/L (ambang aman 0,005 mg/L). “Temuan ini menguatkan klaim warga bahwa pencemaran telah terjadi dan mengancam kesehatan sejak lama,” ungkapnya.

Sebuah laporan kolaborasi investigasi internasional juga mengungkapkan bahwa perusahaan tambang dan pengolahan bijih nikel Harita Group diduga telah mengetahui adanya pencemaran sumber air di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Halmahera Selatan, lebih dari satu dekade, namun tak pernah memperingatkan warga dan terus beroperasi.

“Selama satu dekade, pemantauan internal Harita Group sendiri berulang kali menemukan kromium-6 yang mencemari perairan di sekitar Kawasi, seperti yang ditunjukkan oleh ratusan email perusahaan yang bocor, catatan pengujian, dan dokumen-dokumen lainnya,” ungkap laporan investigasi kolaborasi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), The Gecko Project, The Guardian, KCIJ Newstapa, dan Deutsche Welle (DW), yang diterbitkan pada 30 April 2025.

Investigasi tersebut menyebutkan bahwa sejak 2012, Harita Group menemukan kandungan kromium-6 (Cr6) dalam air tahan di kawasan operasional tambang mereka. Dalam beberapa sampel, kadar Cr6 mencapai 140 bagian per miliar (ppb), jauh di atas ambang batas legal Indonesia yakni 50 ppb. Paparan terhadap kromium-6 dapat merusak tubuh–mulai dari kerusakan hati dan ginjal, erosi gigi, iritasi kulit dan berpetensi kanker.