Pemerintah Kota Tidore Kepulauan resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2025–2029. Kegiatan ini digelar di Aula Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan, Selasa, 22 Juli 2025.
Musrenbang ini bertujuan untuk menghimpun data yang akurat guna mendukung proses perencanaan pembangunan. Dengan data yang valid, pelaksanaan program kerja dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.
Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musrenbang RPJMD merupakan bagian dari tahapan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah daerah. Selain sebagai kewajiban administratif, RPJMD adalah instrumen strategis untuk membentuk arah pembangunan daerah ke depan.
“Penyusunan RPJMD bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga strategi membangun masa depan daerah yang tangguh. Karena itu, dibutuhkan data yang akurat agar proses penyusunan RPJMD tidak terkendala di masing-masing OPD,” tegas Muhammad Sinen.
Ia juga menyoroti sejumlah tantangan dalam perencanaan pembangunan ke depan, terutama terkait kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, perlu ada perubahan pola pikir dari sekadar orientasi belanja ke arah pembangunan yang berdampak nyata.
“Pemerintah daerah harus fokus pada dampak program serta aktif mencari sumber pendanaan alternatif. Kunci keberhasilan pembangunan adalah komunikasi yang baik dengan semua pihak,” tambahnya.
Wali Kota juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD, untuk membangun kolaborasi dalam penyusunan RPJMD. Ia menekankan pentingnya menghilangkan ego sektoral dan memperkuat sinergi lintas sektor.
“Kita harus menyusun perencanaan yang membumi dan berdampak, didukung data akurat, analisis tajam, serta semangat membangun dengan rasa dan cinta. Mari jalin kerja sama antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan semua pihak terkait. Saya yakin, jika komunikasi kita baik, Tidore akan lebih maju,” tutupnya.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga berharap Bappeda Provinsi Maluku Utara dapat memberikan perhatian kepada Kota Tidore melalui alokasi anggaran APBD di awal masa pemerintahan Gubernur Sherly.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Tidore, Saiful Bahri Latif, menyampaikan bahwa Musrenbang ini merupakan hasil analisis dari kajian perencanaan lima tahun ke depan. Dokumen RPJMD yang disusun dipastikan telah selaras dengan dokumen RPJMD Provinsi Maluku Utara dan RPJMN.
Namun, Saiful mengakui masih terdapat kendala dalam ketersediaan dan keakuratan data pendukung. Untuk itu, ia meminta dukungan dari seluruh OPD untuk segera membenahi data perencanaan, baik pada dokumen RPJMD yang sedang disusun maupun dokumen perencanaan lainnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.