1.700 Data Siswa di Maluku Utara Ditemukan Tidak Valid dalam Dapodik

Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara menemukan setidaknya 1.700 data siswa jenjang SMA, SMK, dan SLB yang tidak valid dalam sistem data pokok pendidikan (Dapodik). Data tersebut dinilai bermasalah karena ketidaksesuaian identitas seperti NIK, nama, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua, jenis kelami, hingga nomor induk siswa nasional (NISN) yang masih kosong.

Abubakar Abdullah, Kadis Pendidikan Maluku Utara, mengatakan temuan itu berasal dari hasil sinkronisasi data Dapodik dengan sistem kependudukan nasional. Dari total sekitar 62 ribu siswa di 407 sekolah, hanya 61 ribu siswa yang tercatat dalam sistem bantuan operasional sekolah (BOS).

“Dari 61 ribu siswa tersebut, ada 1.700. yang masih residu atau data tidak valid. Nah itu yang akan kita kerjakan. Jadi, pencapaian sudah 90 persen untuk status peserta didik di Maluku Utara yang bersih atau nol residu,” kata Abubakar kepada awak media di SMA Negeri 10 Kota Ternate, Rabu, 15 Oktober 2025.

Menurutnya, sejumlah sekolah masih memiliki 1-3 siswa dengan status data residu. Masalah umumnya disebabkan oleh NIK yang tidak cocok, pendaftaran ganda, serta ketidaksesuaian data keluarga.

Dinas Pendidikan menargetkan penyelesaian validasi data ini dalam dua bulan ke depan agar seluruh SMA, SMK, dan SLB di Maluku Utara bisa mencapai nol residu.

Abubakar menekankan, kebersihan data Dapodik sangat penting karena menjadi dasar bagi pemerintah pusat dalam menentukan program bantuan pendidikan, termasuk rehabilitasi sarana-prasarana sekolah.

Selain itu, Dinas Pendidikan juga tengah menyiapkan langkah untuk meningkatkan transparansi dalam penyaluran bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) dan bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP).

Abubakar menyebutkan, selama ini mekanisme penyaluran dana BOSDS dan BOSP sudah sesuai prosedur, namun belum sepenuhnya transparan di tingkat sekolah. Sehingga saat ini mereka sedang berupaya mengonsolidasikan langkah teknis agar pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan gubernur.

Pada tahun anggaran 2025, Dinas Pendidikan Maluku Utara menerima Rp131 miliar untuk BOSP reguler yang disalurkan ke 403 sekolah, serta Rp4,8 miliar untuk BOSP kinerja bagi 104 sekolah berprestasi di tingkat nasional.

Dana itu, kataya, langsung masuk ke rekening sekolah. Untuk sekolah yang masih kekurangan, akan realisasikan dengan mengoptimalkan BOSP, BOSDA, serta intervensi APDB dan program revitalisasi berbasis APBN.