Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, bersama para Asisten Sekda dan pimpinan OPD menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 melalui Zoom Meeting, Senin, 20 Oktober 2025.
Rakor ini berlangsung di ruang rapat Wali Kota Tidore dan diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia secara virtual.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, menyoroti pentingnya percepatan realisasi belanja daerah sebagai langkah strategis menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, turut hadir Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa yang memberikan pengarahan terkait kebijakan fiskal dan penyerapan Dana Transfer Daerah.
Dalam pemaparannya, Mendagri mengungkapkan bahwa hingga 30 September 2025, realisasi pendapatan gabungan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota) telah mencapai 70,27% atau setara Rp949,97 triliun. Namun, realisasi belanja masih tergolong rendah, baru mencapai 56%.
“Penyerapan anggaran yang belum optimal ini harus segera dikejar, terutama di triwulan terakhir tahun ini, agar dampaknya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah bisa maksimal,” tegas Tito.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman mengatakan bahwa pemerintah daerah diminta untuk lebih proaktif dalam percepatan penyerapan anggaran APBD 2025, khususnya belanja pemerintah yang berperan penting dalam menstimulasi perekonomian lokal.
“Sesuai arahan Mendagri dan Menteri Keuangan, kami di daerah diminta mempercepat penyerapan anggaran, karena capaian belanja daerah secara nasional masih rendah. Di Tidore sendiri, kami akan segera evaluasi dan percepat proses pelaksanaan program agar realisasi anggaran meningkat di akhir tahun,” ujar Ahmad Laiman.
Ia menambahkan, percepatan belanja daerah tidak hanya penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi, tetapi juga untuk menjamin kelangsungan proyek-proyek pembangunan yang telah direncanakan.
Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, juga mengingatkan daerah agar memanfaatkan potensi unggulan lokal dan tetap waspada terhadap risiko eksternal seperti fluktuasi harga komoditas global dan ketimpangan investasi antar wilayah.
“Stimulus ekonomi melalui belanja pemerintah daerah adalah kunci menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, penting bagi seluruh kepala daerah untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Purbaya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.