YANG datang adalah hujan. Senin, 10 November 2025, di pelbagai kota dan desa, hujan datang membawa pesan. Kita tidak merasakan pesan kerinduan. Yang turun dari langit bukan pesan kasih dan setia. Hujan tidak lagi romantis. Hujan sudah kehilangan yang puitis. Seharian yang mendung dan hujan sulit sekadar ditanggapi dengan kopi, teh, rokok, atau gorengan. Yang dirasakan adalah duka, marah, kecewa, bingung, dan kacau.
Senin itu dimenangkan oleh elite politik di Istana Kepresidenan. Mereka merayakan sejarah dengan memuliakan tokoh-tokoh yang ditetapkan sebagai pahlawan. Selebrasi yang tidak terlalu mengejutkan bila mengingat hari-hari kemarin.
Orang-orang dihadapkan absurditas. Soeharto mau dipahlawankan dalam rezim Prabowo-Gibran. Penolakan dan protes terjadi tapi jawaban (resmi) dari elite eksekutif dan legislatif bikin bengong seribu tahun. Mereka memberi jawaban yang santun demi “memenangkan” Soeharto dalam gelanggang sejarah Indonesia. Apakah kata-kata yang menjawab itu merampungkan beban derita yang tercipta selama Orde Baru?
Daniel Dhakidae (1991) mengingatkan: “Memiliki pahlawan saja tak cukup. Dalam perjalanan waktu, keperluan akan pahlawan itu jauh lebih menguasai panggung politik.” Kita membuktikannya itu terwujud untuk kesaktian rezim tertimpa seribu tanda seru. Kalimat-kalimat penuh sindiran itu ditulis saat rezim Orde Baru menguat dan angkuh.
Seruan yang wajib terbaca lagi oleh kita: “… ketiadaan pahlawan tak akan membikin suatu bangsa terseret ke lembah duka.” Namun, Indonesia justru selalu menambah jumlah pahlawan melalui peringatan rutin bercap Hari Pahlawan. Jumlah yang bertambah memicu tumpukan debat yang terbiarkan melelahkan Indonesia.
Kini, kita dalam jebakan masa lalu yang dikeruhkan oleh kekuasaan dan pementingan gelar pahlawan. Masa lalu yang terbaca terdapat dalam buku berjudul Indonesia Beyond Soeharto (2001) dengan editor Donald K Emerson. Di situ, kita menemukan ulasan William Liddle yang menyatakan: “Kalau pada 1997, apa yang dinamakan Orde Baru telah menjadi tua betul, suatu panggilan lain untuknya juga menyesatkan ‘Demokrasi Pancasila’. Itulah nama yang diberikan kepada rezim oleh para penguasa dan propagandisnya. Dalam hubungan ini, istilah ‘demokrasi’ merupakan penipuan.
Pada kenyataannya, rezim itu berintikan hierarki yang kompleks. Seperangkat lembaga otoriter yang disusun guna mengekang partisipasi politik dan memungkinkan Soeharto dan pihak militer untuk menguasai masyarakat.”
Penjelasan tepat yang membekali kita mengenang Indonesia masa lalu sekaligus memikirkan tokoh utama yang bernama Soeharto. Kita bernostalgia sambil menahan air mata setelah mengetahui Soeharto adalah pahlawan. Kisah-kisahnya selama 30-an tahun seperti “terkuburkan” oleh penciptaan lakon penuh ralat oleh penguasa dan pihak-pihak yang meyakini kebaikan-kebaikan Soeharto.
Pada abad XXI, Indonesia masih negara mengaku berpijak demokrasi. Indonesia yang masih sangat membutuhkan pahlawan, yang bisa mengingkari dan merusak demokrasi. Kita kepikiran lagi pendapat-pendapat yang mengesahkan demokrasi. Beberapa hari yang ramai oleh pendapat tidak memiliki daya dalam menggagalkan Soeharto sebagai pahlawan. Demokrasi justru digunakan dalam pengelabuan, yang mencipta sinis dan nestapa.
Pada saat murung gara-gara Soeharto menjadi pahlawan, orang-orang mengarahkan pandangan ke arah berbeda. Yang dilihat adalah Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Ia pun ditetapkan sebagai pahlawan. Publik bingung menyaksikan dua tokoh dalam selebrasi kepahlawanan meski berbeda peran dalam demokrasi.
Daniel Dhakidae dalam buku berjudul Menerjang Badai Kekuasaan (2015) memberi penjelasan Gus Dur dan Orde Baru: ‘Dengan ini (Gus Dur menjadi ketua umum PBNU dan mengembalikan khitah 1926), dua hal sekaligus tercapai. Pertama, kepemimpinan, terutama kepemimpinan ide, di dalam NU semakin dikuasainya.
Kedua, menghindari suatu tabrakan yang terlalu keras dengan Orde Baru.” Di mata rezim Orde Baru, Gus Dur itu “pertanyaan” sekaligus “tanda seru”. Soeharto tidak tenang dengan lakon-lakon yang dibuat Gus Dur atas nama demokrasi. Kita bisa mengingat Gus Dur melalui gerak dan dampak Forum Demokrasi (1991). Dulu, Gus Dur dan Soeharto tidak berjalan beriringan untuk demokrasi. Kini, kita diminta menyaksikan dua tokoh menjadi pahlawan: berbarengan.
Senin telah berlalu. Di langit, masih terlihat mendung. Indonesia dijatuhi “hujan” penuh kritik, marah, dan penyesalan. Kita mustahil melupakan Soeharto tapi pemberian gelar pahlawan menimbulkan absurditas. Kita membaca masa lalu yang dipaksa sangat berubah, sebelum buku sejarah resmi nasional diluncurkan. Kita sedang dalam masa paling mendebarkan bertokoh utama Soeharto dalam tajuk pahlawan dan penulisan sejarah Indonesia.
Apa yang bisa dilakukan saat hari-hari masih berhujan? Kita tidak mungkin hanya minum kopi. Indonesia tetap menggigil bila kita menghabiskan sekotak rokok saja. Yang sudah ditulis oleh orang-orang di media sosial belum bisa meredakan gerimis atau menghindarkan Indonesia dari bocor.
Sedikit “hiburan” diperoleh bagi orang-orang yang mengikuti pidato Afrizal Malna di Taman Ismail Marzuki, 10 November 2025, malam. Pidato bukan untuk merayakan Soeharto. Afrizal Malna membuka lagi ingatan-ingatan masa Orde Baru. Ia tidak sedang mengingatkan Soeharto yang terlalu berkuasa tapi mengisahkan Jakarta (Indonesia) yang amburadul. Kita tidak bisa meniru dan melanjutkan yang disampaikan Afrizal Malna. Kita sulit menbatasi yang telanjur dengan pidato-pidato bermisi “membatalkan” Soeharto sebagai pahlawan.
Pada 1999, setelah keruntuhan rezim Orde Baru, terbit berjudul Kalung dari Teman. Puisi-puisi yang terkumpul dalam buku menjadikan Afrizal Malna sebagai sosok yang ikut menentukan sastra dalam arus kekuasaan Indonesia. Buku sebenarnya disusun sejak lama tapi tahun terbitnya ikut menandai garis batas Orde Baru dan rezim-rezim setelahnya. Afrizal Malna (1997) menjelaskan: “Saya kehilangan pijakan mengenai gambaran dunia puisi, seperti ada sesuatu yang sedang dicampakkan di atas debu.” Kita bisa asal mengganti bahwa yang sedang dicampakkan adalah demokrasi, sebelum Soeharto kehilangan kekuasaan.
Kita yang bakal menikmati hujan lagi mendingan membaca puisi-puisi gubahan Afrizal Malna ketimbang mengingat masa lalu yang disesaki pidato-pidato Soeharto. Seribu perintah terkandung dalam pidato-pidato yang menjadikan Indonesia dalam manipulasi demokrasi. Soeharto yang selalu berpidato tapi tidak menganggap Indonesia adalah puisi. Kini, Indonesia adalah puisi yang kehilangan huruf kapital dan tanda baca. Indonesia menjadi puisi yang judulnya disingkirkan dan terjadi penghapusan seribu bait.
Kabut merupakan nama pena dari seorang pengarsip, esais, dan kritis sastra Indonesia
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.