Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dokumalamo, meminta keberpihakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara terhadap kabupaten dan kota, khususnya untuk penyelesaian ruas jalan Payahe–Dehepodo yang menjadi kewenangan provinsi.

Permintaan tersebut disampaikan Ismail dalam Forum Kepala Daerah se-Maluku Utara yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara, Rabu, 17/ Desember 2025. Forum ini membahas evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025 serta perencanaan program tahun 2026.

Ismail mengapresiasi pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi tersebut. Namun, ia menilai waktu pelaksanaan evaluasi perlu dimajukan agar hasilnya dapat diakomodasi dalam APBD kabupaten dan kota.

Baca Juga:12 Instansi di Maluku Utara Tak Ada yang Masuk Kategori “Sangat Baik”

“Jika evaluasi dilaksanakan di awal triwulan IV, sementara APBD 2026 kabupaten/kota sudah diketuk, maka hasil evaluasi itu kemungkinan baru bisa digunakan pada tahun 2027,” ujarnya.

Ia menegaskan, sejak pergantian kepemimpinan gubernur hingga saat ini, status dan penanganan jalan Payahe–Dehepodo belum menunjukkan kejelasan. Karena itu, Ismail berharap APBD Provinsi Maluku Utara tahun 2026 dapat lebih berpihak pada kebutuhan daerah.

“Keberpihakan APBD Provinsi penting ditunjukkan. Kami berharap pada tahun 2026 fokus anggaran provinsi dapat diarahkan untuk pembangunan jalan Payahe–Dehepodo,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menyampaikan bahwa forum kepala daerah menjadi pengantar sebelum pembahasan teknis dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan rapat koordinasi tahun 2026.

Baca Juga:Integrasi Data Pertanahan dan Pajak Daerah Tidore Kepulauan Mulai Dibahas

Sherly juga menyetujui agar rapat evaluasi ke depan diagendakan pada awal triwulan IV, sehingga masih memungkinkan penyesuaian dalam APBD.

Terkait Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2025 sebesar Rp195 miliar, Sherly menjelaskan, alokasi untuk 10 kabupaten/kota sebesar Rp18 miliar telah disepakati, dengan tambahan bonus Rp10 miliar.

“Sebanyak Rp10 miliar sudah ditransfer, sisa Rp8 miliar akan ditransfer minggu ini, dan akan ditambahkan lagi Rp10 miliar pada Desember untuk jatah tahun 2026,” jelasnya.

Tag Terkait: