Penerimaan Pajak KKP Ternate 2025 Capai Rp2,6 Triliun, Ditopang Sektor Penunjang Tambang

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ternate mencatat penerimaan pajak sepanjang 2025 sebesar Rp2,6 triliun. Angka ini diklaim sesuai dengan target jika dihitung berdasarkan basis wajib pajak (WP) yang terdaftar di wilayah kerja KKP Ternate.

Dewi Lestari, Kepala KPP Pratama Ternate, mengatakan penerimaan pajak tersebut terutama ditopang oleh sektor-sektor penunjang industri pertambangan, seperti transportasi dan pergudangan.

“Kalau pajak pertambangan itu dikelola KKP di pusat. Kami di sini, hanya satu dua yang dikenakan WP. Penerimaan pajak yang paling tinggi ada di sektor transportasi dan pergudangan,” kata Dewi kepada Kadera, Senin, 29 Desember 2025.

Selain itu, sektor jasa pendukung lain seperti perusahaan keamanan dan jasa logistik, juga mencatat pertumbuhan signifikan seiring ekspansi aktivitas pertambangan di Maluku Utara.

“Pokonya semua yang menunjang dari kegiatan ini [pertambangan] ikut meningkat,” ujarnya.

Dewi menjelaskan, Maluku Utara memiliki dua KPP, yakni KPP Pratama Ternate dan KPP Pratama Tobelo. Wilayah kerja KPP Pratama Ternate meliputi Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, dan Pulau Taliabu. Adapun wilayah lainnya menjadi kewenangan KKP Pratama Tobelo.

Secara total, penerimaan pajak di Maluku Utara pada 2025 mencapai sekitar Rp3 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp2,6 triliun berasal dari wilayah KKP Pratama Ternate.

“Jadi kelihatannya secara absolut turun. Tapi kalau dilihat dari WP existing, justru tumbuh,” kata Dewi.

Menurut dia, kenaikan penerimaan ini pajak sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang tercatat sebagai salah satu yang tertinggi secara nasional. Namun, ia menekankan bahwa perubahan skema administrasi WP juga memengaruhi angka penerimaan.

“Tahun lalu kami masih mengadministrasikan WP cabang. Sekarang hanya WP yang terdaftar di sini,” ujarnya.

Ke depan, kata Dewi, peta penerimaan pajak di Maluku Utara masih bisa berubah. Pengembangan kawasan industri dan rencana pembangunan pabrik baterai di Halmahera Timur berpotensi mendorong kenaikan penerimaan pajak di wilayah kerja KKP Pratama Tobelo.

“Bisa jadi nanti Tobelo yang lebih besar. Sekarang semua masih bergerak dan bertumbuh,” kata dia.