Caracas

“Hancurkan imperialisme!
Hancurkan imperialisme!
Hancurkan imperialisme yang genosidal, tidak bermoral, dan fasis!”
(Presiden Republik Kuba, Miguel Díaz-Canel, 2026)

PAGI itu, Sabtu, 3 Januari 2026, Caracas terbangun oleh derap sepatu pasukan Amerika. Dalam sebuah operasi, ‘Operation Absolute’ begitu pemerintah Amerika menyebutnya. Operasi ini lebih mirip adegan perang ketimbang apa yang diklaim Amerika sebagai penegakan hukum, Presiden Nicolás Maduro ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat: cepat, dingin, dan tampak sebagai prosedur yang telah lama disiapkan.

Yang terguncang tak hanya sebuah pemerintahan, tetapi juga satu keyakinan lama: bahwa kedaulatan negara masih memiliki pagar yang tak bisa dilangkahi begitu saja. Ketika seorang kepala negara diseret keluar dari negerinya sendiri oleh kekuatan asing, dunia sejenak terdiam—seolah ragu menyebut apa yang baru saja terjadi.

Namun dari Havana, Kuba, pada tanggal yang sama, keheningan itu tidak diberi waktu. Di bawah langit Karibia yang terbuka, Presiden Kuba, Miguel Díaz-Canel, berdiri di hadapan rakyatnya. Dari Tribuna Antiimperialista, ia berseru:

Down with imperialism!
(Exclamations of: “Down!”)
Down with imperialism!
(Exclamations of: “Down with it!”)
Down with genocidal, immoral, and fascist imperialism!
(Exclamations of: “Down with it!”)

Terang. Díaz-Canel menolak bahasa diplomasi yang lunak. Kata-katanya tegas—menyebut peristiwa itu sebagai terorisme negara, sebagai penghinaan terhadap hukum internasional. Lalu , seperti kita baca ia mengucapkan satu kata yang di banyak tempat telah lama disingkirkan dari kamus politik: imperialisme. Kita mendengarnya bukan sebagai slogan, melainkan sebagai penamaan atas pengulangan sejarah yang, katanya, tak pernah benar-benar usai.

Pidato itu tampak bukan sekadar ledakan emosi. Tapi lebih mirip ingatan yang berbicara. Kita tahu, Amerika Latin mengenali betul pola lama itu—ketika kekuasaan menyeberangi batas negara dengan dalih hukum, keamanan, atau stabilitas.

Di Havana, dari Tribuna Antiimperialista itu, tampak bahwa bahasa tidak pernah netral. Di Amerika Latin—seperti juga di Iran atau Global South yang lain. Kata-kata masih memiliki tubuh yang tumbuh dari embargo yang panjang, dari kudeta yang diwariskan lintas generasi, dari pengalaman bahwa kedaulatan dapat dicabut kapan saja. Di wilayah-wilayah itu, bangsa-bangsa mengembangkan perspektif khas tentang keterjajahan. Bukan karena mereka gemar bernostalgia, melainkan karena derita itu belum sepenuhnya sembuh.

Di banyak tempat, termasuk kita, Indonesia, bahasa justru dirapikan. Konflik dibungkus dengan istilah yang lebih aman, lebih akademik, lebih mudah dipresentasikan tanpa rasa malu. Kata imperialisme terdengar canggung—bahkan memalukan—seolah tanda pikiran yang belum “naik kelas”.

Kita lebih menyukai kosakata baru yang berkilau dan global, meski sering kehilangan pijakan pada lapangan konkret. Akibatnya, penindasan tetap berlangsung, tetapi dibicarakan dengan bahasa yang steril. Seolah ada kesepakatan tak tertulis: konflik boleh dibahas, asal tidak terlalu telanjang.

Padahal, yang hilang dari kata imperialisme bukan hanya relevansinya, melainkan keberanian untuk menautkannya kembali pada pengalaman kita sendiri. Kata itu terasa usang karena kita memutus uratnya dari kenyataan—dari sungai yang tercemar, dari kampung yang digusur, dari tanah yang dirampas—dan kini, dari peristiwa ketika sebuah negara besar menangkap presiden negara lain dan membawanya ke hadapan hukumnya sendiri. Jika kejadian semacam itu tak lagi memaksa kita menyebut relasi kuasa dengan nama aslinya, yang lumpuh adalah kepekaan kita sendiri.

Di titik ini, peristiwa Venezuela seharusnya menjadi cambuk. Apa lagi sebutan yang memadai ketika satu negara bertindak sebagai hakim, jaksa, dan penentu nasib bangsa lain sekaligus? Ini bukan semata soal membela atau menolak satu rezim, tetapi prinsip etis paling dasar: tidak ada kekuasaan yang berhak berdiri di atas kedaulatan bangsa lain. Ketika tindakan sepihak semacam ini dinormalisasi, hukum internasional berubah menjadi alat selektif.

Dan kita tahu, imperialisme tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya belajar berbicara lebih halus, bergerak lebih cepat, dan menyamarkan diri di balik bahasa hukum dan pembangunan. Menolaknya bukan semata sikap ideologis yang sempit, melainkan posisi etis yang perlu.

Maka sebuah pertanyaan mendasar tak bisa dihindari. Jika Amerika Serikat merasa berhak menembus batas kedaulatan negara lain dan menyebutnya sebagai penegakan hukum global—mengapa keberanian itu berhenti di satu titik tertentu? Mengapa standar yang sama tak pernah diarahkan kepada Benjamin Netanyahu, dengan bukti yang berlapis dan korban yang tak terhitung, menjalankan kekerasan—bahkan genosida? Dan hari ini, di Caracas Amerika hakikatnya sedang menunjukkan wajah aslinya. Itu saja.[]

Said Marsaoly adalah Pegiat Salawaku Institute, bermukim di Teluk Buli, Halmahera Timur.