ADA satu perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari yang sering luput dari perhatian kita: sampah tidak lagi memalukan. Ia hadir begitu saja–di pinggir jalan, pasar, kali mati, sungai, bahkan di laut–tanpa rasa bersalah, tanpa rasa terusik.
Orang-orang melintas, anak sekolah berjalan sambil bercanda, motor dan mobil berlalu, kapal-kapal berangkat dan kembali. Tidak ada yang berhenti. Tidak ada yang menoleh dengan malu. Dan itulah kehidupan di pulau Bacan, sampah telah kehilangan daya ganggunya. Ia tidak lagi menimbulkan rasa tidak nyaman di batin. Dan justru di situlah masalah bermula.
Dulu, membuang sampah sembarangan masih disertai rasa bersalah. Ada tatapan tetangga, ada teguran keras, ada perasaan tidak enak yang menetap di dada. Kini, rasa itu menguap. Sampah seolah menjadi bagian “wajar” dari modernitas yang singgah tanpa permisi–datang bersama plastik kemasan, makanan instan, dan gaya hidup cepat–namun tanpa kesiapan moral maupun sistem pengelolaan yang memadai.
Sampah dan Matinya Rasa Malu
Rasa malu bukan sekadar kesadaran personal. Ia sebagai mekanisme sosial yang bekerja diam-diam tapi kuat. Ia mengatur bagaimana tubuh sosial bergerak di ruang publik, bagaimana seseorang menahan diri agar tindakannya tidak melukai orang lain. Ketika rasa malu hilang, yang runtuh bukan hanya etika lingkungan, melainkan relasi antarwarga.
Di banyak desa di pulau Bacan, orang membuang sampah ke kali mati bukan karena tidak mengetahui dampaknya. Mereka tahu itu immoral. Mereka paham bau, pencemaran, dan penyakit. Tetapi yang hilang ini rasa segan dan ketegasan. Kalimati telah berubah fungsi: dari bagian ekosistem menjadi tempat pelarian terakhir. Sungai, laut, pesisir–semuanya dianggap cukup luas untuk menampung sisa buangan manusia.
Ironisnya, orang-orang yang membuang sampah itu hidup di ruang yang sama. Anak-anak mandi di laut yang tercemar, nelayan menarik jaring yang tersangkut plastik, udara pasar Labuha, di TPS dan TPA dipenuhi bau busuk. Namun keanehan ini tidak lagi mengusik. Ia diterima sebagai “keadaan”.
Juga yang berubah bukan sekadar perilaku, tetapi perasaan. Rasa malu–yang dulu menjadi pagar moralitas paling dasar dalam kehidupan bersama–perlahan luntur. Tidak ada lagi teguran keras di tengah hidup antar tetangga. Bahkan tak ada percakapan kolektif tentang tanggung jawab bersama menyoal sampah. Setiap orang sibuk mendahulukan dirinya sendiri, sedangkan sampah menjadi urusan “nanti” dan atau “orang lain”.
Yang sedemikian juga berlaku di ruang privat. Orang tetap membersihkan halaman rumahnya. Tetapi begitu melangkah ke luar–jalan, sekolah, kantor, sungai, pesisir–logika itu hilang. Sampah menjadi urusan di luar diri. Di sinilah terjadi pemisahan tajam antara aku dan kita, antara ruang privat yang dirawat dan ruang publik yang dibiarkan rusak.
Normalisasi Sampah dan Kekerasan yang Sunyi
Bahaya terbesar dari sampah bukan saja pada dampak ekologisnya, melainkan pada normalisasinya. Ketika sampah terus dibiarkan, ia berhenti dianggap sebagai masalah. Ia menjadi latar belakang. Orang berjalan melewati tumpukan sampah tanpa berhenti, tanpa bertanya, tanpa kritik. Padahal di sini akal bekerja dalam kehidupan yang dijalani sekaligus dipertanyakan.
Normalisasi ini adalah bentuk kekerasan yang sunyi. Ia tidak meledak, tidak berisik, tetapi perlahan menggerogoti kehidupan ekosistem. Sungai menjadi keruh, laut menjadi tempat pelarian limbah, udara menjadi racun yang dihirup setiap hari. Karena semua terjadi pelan-pelan, tidak ada urgensi. Tidak ada kegentingan. Seolah ini bukan darurat sampah. Dan selalu saja tanggung jawab dialihkan ke alam, dan alam diperlakukan seperti tidak punya batas.
Di balik tumpukan sampah itu, ada tubuh sosial yang bekerja dalam diam. Petugas TPA bekerja 5–8 jam per hari dengan upah Rp1.000.000–1.500.000 per bulan, tanpa alat pelindung diri. Mereka menghirup bau beracun dan debu setiap hari. Batuk, sesak napas, gatal, dan infeksi kulit menjadi keluhan yang dianggap biasa oleh kekuasaan.
Mesin pengolah sampah rusak. Hanya satu mesin pres plastik yang berfungsi. SOP pengelolaan tidak dijalankan. Sampah ditutup dengan tanah setiap hari dan membiarkan rumput tali menutupinya – disebut mengurangi bau dan serangga – padahal pencemaran tanah, air, dan udara terus merambat ke lingkungan sekitar. Dan mereka yang paling dekat dengan sampah adalah yang paling tidak terlihat. Sampah ditoleransi. Penderitaan dinormalisasi.
Normalisasi ini juga merembet ke relasi sosial. Sampah memicu konflik kecil: antar tetangga, antar RT, antar desa. Siapa yang membuang ke mana, siapa yang bertanggung jawab.
Alih-alih menjadi pemicu solidaritas, sampah kemudian menjadi sumber saling menyalahkan. Ruang perjumpaan menjadi keruh, bau, dan penuh curiga. Yang tanpa kita sadari; kita dipaksa oleh kondisi dan kekuasaan untuk berdamai dengan pelajaran–bahwa kerusakan tidak harus diselesaikan, cukup dibiasakan.
Sampah Kita, Cermin Etika Lingkungan
Apa yang kita buang, mengapa tidak ingin kita pikirkan. Sampah adalah sisa keputusan, bukan sekadar sisa konsumsi. Ia mencerminkan cara kita memperlakukan alam, sesama manusia, dan masa depan pulau tersebut.
Di Kecamatan Bacan, Bacan Timur, Bacan Selatan, 21,4 ton sampah bermuara ke TPA Marabose setiap hari–mengalir seperti arus tak pernah putus. Di samping itu, 30,07 persen yang dibuang ke TPS. Sisanya 22,30 persen ke kalimati, 20,26 persen ke laut, 17,23 persen ke sungai, dan 10,14 persen ke lokasi lainnya. Dengan komposisinya didominasi plastik sebanyak 35,16 persen, disusul sisa makanan 26,57 persen, kertas/karton 15,06 persen, logam 10,32 persen, kulit/karet 5,32 persen dan lainnya 7,68 persen. Dan ini bukan sekedar angka dari tindakan manusia, tapi beban ekologis yang ditanggung oleh alam secara diam-diam.
Tak hanya itu. Di pasar Labuha, sampah dibakar, diletakkan di dekat lapak, tidak ada fasilitas pemilahan, penumpukan berlangsung di belakang pasar, dan retribusi sampah Rp2000 hingga tempat sebanyak Rp4000 per hari ini dianggap tidak sesuai layanan.
Di kawasan wisata Derbi dan Omamoi pun demikian. Tong sampah minim, kesadaran wisatawan rendah, sangat mempengaruhi keindahan dan jumlah pengunjung. Sebaliknya di sekolah, program kebersihan tidak rutin, dan pemilahan sampah tidak tersedia. Masalah tersebut juga terjadi di sektor pemukiman warga. Hidup antar tetangga rumah pun jarang berdiskusi, pemilahan sampah rendah-sedang dan tidak sama sekali dilakukan.
Itu artinya kita diajarkan hidup dengan kerusakan lingkungan. Bukan karena orang tidak peduli, justru lelah berharap pada sistem yang selama ini tak hadir, tak tegas dan tak disiplin. Namun disinilah masalahnya.
Ketika kita berhenti merasa malu, kita berhenti merasa bertanggung jawab. Alam menjadi korban yang tidak bisa bersuara. Laut menelan plastik tanpa protes. Sungai mengalirkan racun tanpa perlawanan. Sampah, pada akhirnya, adalah cermin etika lingkungan. Ia menunjukkan sejauh mana kita menghormati kehidupan di luar diri kita sendiri.
Sebab sampah tidak sekadar menumpuk. Ia berdiri sebagai monumen paling jujur dari krisis moral kita: pemerintah hari ini sibuk meresmikan spanduk kebersihan, struktur kekuasaan daerah sibuk menyusun rapat tanpa jejak, sementara tanggung jawab publik larut bersama plastik yang hanyut ke laut.
Pejabat pandai menyalahkan “kesadaran masyarakat”, seolah botol, popok, dan baliho itu tumbuh sendiri tanpa kebijakan, tanpa pengelolaan, tanpa rasa malu. Di sini, sampah menjadi cermin–ia memantulkan wajah birokrasi yang rajin berjanji, elit yang gemar pidato, dan warga yang dipaksa beradaptasi dengan kekacauan yang disebut normal.
Menghidupkan Rasa Malu
Barangkali yang paling mendesak hari ini bukan saja teknologi atau infrastruktur, melainkan menghidupkan kembali rasa malu sebagai etika publik. Malu karena mencederai ruang bersama, malu meninggalkan beban kepada orang lain, malu dengan seenaknya merusak alam yang memberi hidup.
Rasa malu adalah bentuk cinta yang sunyi. Ia (sampah) tidak berteriak, tetapi menjaga. Ia membuat seseorang berhenti sejenak sebelum membuang sesuatu yang bukan miliknya sendiri. Tanpa rasa malu, hukum akan selalu terlambat, kebijakan akan bocor, dan krisis ekologi yang selalu berulang.
Ketika sampah tak lagi memalukan, yang hilang bukan hanya kebersihan, tapi kepekaan sosial. Dan tugas kita,–sebagai manusia–adalah menghidupkan ethics of care terhadap harapan lingkungan hidup itu–berpikir, merawat, menghormati alam. Dimulai dari pertanyaan yang menentukan; apakah pantas kita meninggalkan ini di sini? Mengapa pentingnya ecoliteracy dan eco-design?
Dan Bassam-Helmi harus mengambil keputusan itu; yang berhubungan dengan visi agromaritim dan sampah. Agromaritim katanya soal tanah dan laut yang dirawat, mengapa yang dirawat justru baliho dan seremoni. Tanah diajak produktif, laut diminta lestari, tapi manusia lupa belajar malu. Padahal sebelum menanam dan melaut, ada satu benih yang seharusnya lebih dulu ditumbuhkan–rasa malu membuang masa depan ke sembarang tempat.
Sampah pun tertawa kecil, karena ia tahu–di negeri ini, rasa malu sering kalah cepat dari janji. Jika rasa malu hidup, sampah tak akan berani berkuasa. Dan tanpa itu, visi hanya indah dari jauh, memalukan dari dekat.[]
Yoesran Sangaji adalah Sekretaris Haliyora Riset Center.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.