Dekolonial

BEBERAPA pekan terakhir kita dikejutkan dengan penangkapan Presiden Venezuela, disusul intervensi Amerika Serikat terhadap Iran. Peristiwa berulang dengan pola yang sama ini tentu bukan peristiwa biasa. Kita mungkin perlu melihatnya dengan kaca mata lain. Kita tahu, kekuasaan global menertibkan bangsa lain dengan motif penguasaan sumber daya strategis—minyak, gas, dan kepentingan geopolitik yang sejak lama sudah disamarkan dengan bahasa moral bahkan atas nama HAM dan Demokrasi. Yang miris, fenomena ini masih kerap dibaca secara dangkal. Banyak melihatnya sebagai penegakan keadilan global, bahkan kepahlawanan. Esai ini hendak mendedah kebutaan itu.

Terang. Di permukaan, Amerika Serikat tampil sebagai pembela Hak Asasi Manusia dan demokrasi liberal dalam narasi resminya. Dan kita, terutama media diajak percaya bahwa kekerasan bisa sah asal dibungkus hukum, kedaulatan boleh diterobos demi kemanusiaan. Di titik inilah kritik Aníbal Quijano (1928–2018) sosiolog dan pemikir dekolonial asal Peru menemukan relevansinya. Aníbal, kita ingat, pernah menyebut kondisi ini dengan coloniality of power: kolonialisme yang tidak pernah benar-benar berakhir, hanya berganti rupa.

Aníbal benar. Yang runtuh dari kolonial hanya administrasinya; sementara strukturnya tetap hidup. Lihatlah dunia kita hari ini, disusun secara hierarkis—siapa yang berhak menentukan hukum, siapa yang cukup patuh; siapa yang dianggap rasional dan beradab, siapa yang terus dicurigai. Dalam tatanan ini, Hak Asasi Manusia dan demokrasi liberal-pun tidak hadir sebagai nilai netral, tapi lebih sebagai mekanisme pengaturan global.

Kita tahu, para pemikir dekolonial tidak menolak martabat manusia. Yang disoal adalah klaim bahwa martabat itu hanya sah jika dirumuskan melalui pengalaman sejarah Eropa. HAM lahir dari revolusi dan negara-bangsa modern Barat, lalu diangkat sebagai ukuran Tunggal kemanusiaan.

Dan kita saksikan berulang, saat negara-negara Global South tidak patuh pada standar itu, mereka segera dilabeli gagal, berbahaya, atau perlu “ditertibkan” dan kekerasan pun dilegalkan, sanksi dijatuhkan, bahkan kepala negara ditangkap—semua atas nama nilai yang diklaim universal itu.

Saya teringat juga Walter Mignolo salah satu pemikir dekolonial asal Argentina dalam The Darker Side of the Renaissance (1995) ia mengingatkan kita modernitas selalu berjalan beriringan dengan kolonialitas. Bahwa demokrasi liberal bukan ruang netral; ia hanya bisa tumbuh bersama kapitalisme global dan logika ekstraksi.

Dan inilah yang kita saksikan. Negara tampak demokratis secara prosedural, tetapi tetap menggusur rakyatnya, merampas tanah adat, dan menormalisasi kerusakan ekologis. Demokrasi macam ini sering lebih setia pada pasar ketimbang pada manusia.

Lalu, mengapa banyak aktivisme berhenti pada kritik pascakolonial, dan belum melangkah ke dekolonial? Karena pascakolonial relatif aman. Meski kritis terhadap bahasa, stereotip, dan representasi, tetapi jarang mengguncang struktur ekonomi-politik yang menopang ketimpangan. Suara-suara pascakolonial sering puas pada pengakuan dan partisipasi dalam sistem yang sama—tanpa mempertanyakan sistem itu sendiri.

Sementara bagi pemikir dekolonial, sebut saja Jean Casimir misalnya, mengingatkan bahwa negara-negara pascakolonial kerap mewarisi kerangka kolonial, bukan membangunnya dari masyarakatnya sendiri. Demokrasi liberal yang dipraktikkan di atas fondasi ini mudah menjadi kosmetik politik. Lihatlah; pemilihan suara, pemilu berlangsung, tapi suara rakyat tak digubris; kebebasan berbicara dijamin, tetapi suara penolakan terhadap industri raksasa yang mengancam keselamatan warga terus berjalan lancar saja.

Dengan dada lapang kita perlu akui bahwa gerakan kita sepertinya berhenti pada rana pascakolonial. Mungin karena dekolonial menolak kenyamanan moral. Ia mempertanyakan sumber dana, arah pembangunan, dan siapa yang diuntungkan. Ia curiga pada bahasa HAM yang steril, karena bahasa itu kerap dipakai untuk menormalisasi kekerasan struktural. Di sini, teori dekolonial tampaknya tak hanya alat membaca dunia, tapi juga alat memilih keberpihakan.

Dan betul, dekolonial tidak anti-demokrasi, tetapi kritis terhadap demokrasi yang terlepas dari tanah, sejarah, dan kosmologi lokal. Ia tidak menolak hak, tetapi menolak hak yang dibangun di atas pengingkaran pengalaman lain. Dan selama kita masih mudah melihat Amerika sebagai pahlawan dunia setiap kali ia menjatuhkan bangsa lain, selama itu pula kita gagal menyadari bahwa kolonialitas sedang bekerja dengan wajah baru.

Dekolonial hendak mengajak kita berhenti kagum dan mulai curiga—bukan sinisme, tapi demi keadilan yang lebih jujur. Keadilan yang tidak datang dari atas, tapi tumbuh dari bawah, dari orang biasa, dari komunitas yang selama ini hanya menjadi objek belas kasihan global.[]

Said Marsaoly adalah Pegiat Salawaku Institute, bermukim di Teluk Buli, Halmahera Timur.