Suara

PADA tahun 1856, di Australia, diperkenalkan sebuah gagasan yang kelak dianggap sebagai fondasi demokrasi modern: suara rakyat harus dirahasiakan. Tidak diucapkan lantang di ruang publik, tidak diumumkan secara resmi di hadapan kuasa, tapi dituliskan di atas selembar kertas, atau dicoblos diam-diam, dimasukkan dalam kotak.

Dalam diskursus modern, gagasan ini sering dipahami sebagai perlindungan mutlak terhadap kebebasan memilih. Tetapi dalam kehidupan kampung—di ruang sosial yang rapat, saling kenal, saling sapa, saling ingat sejarah keluarga—kerahasiaan itu nyaris mustahil dipahami secara utuh.

Di kampung, orang tahu siapa yang datang ke rumah siapa. Siapa yang hadir dalam pertemuan tim sukses, siapa yang menerima kunjungan, siapa yang diam, dan siapa yang terlalu bersemangat.

Pilihan politik jarang benar-benar senyap. Karena sudah terbaca dalam relasi, dalam bisik-bisik yang beredar jauh sebelum masuk dalam bilik suara. Maka suara tidak pernah sepenuhnya rahasia; ia sudah lebih dulu hidup dalam jaringan sosial, ekonomi, dan kedekatan sehari-hari.

Niat sistem ini mungkin dianggap mulia: mencegah tekanan terbuka, intimidasi langsung, dan balas dendam politik. Namun justru di situlah paradoksnya. Yang sungguh-sungguh dirahasiakan bukan pilihan, melainkan pertanggungjawaban setelah pilihan itu diubah menjadi angka. Begitu suara masuk ke dalam kotak dan dihitung, relasi sosial yang sebelumnya penuh percakapan mendadak diputus. Suara tidak lagi menuntut dialog.

Model elektoral ini diselamatkan dari paksaan formal, tetapi juga sekaligus dipisahkan dari kedalaman maknanya, tidak diminta untuk terus berbunyi, cukup dihitung. Tidak juga hadir sebagai ujaran yang hidup, tapi sebagai tanda administratif. Sebagai angka.

Setiap lima tahun, kata suara menjadi kata yang paling sering diucapkan. Hadir di baliho, pidato, iklan layanan masyarakat, dan perbincangan warung kopi. Dengan begitu, suara rakyat, seolah-olah adalah sesuatu yang bisa dikumpulkan, dihitung, lalu disimpan rapi dalam tabel. Padahal bukankah bagi warga, suara itu lahir dari kegelisahan panjang—tentang hidup, harga-harga, tanah, sungai dan masa depan yang tak pernah benar-benar ditanya.

Demokrasi elektoral bekerja dengan satu rumus yang dianggap paling adil: satu orang, satu suara. Satu suara, satu angka. Rumus ini terdengar masuk akal, bahkan terasa modern. Namun justru di situlah keganjilannya. Hidup manusia tidak pernah satu dimensi. Di dalam satu suara ada harapan, ketakutan, kemarahan, luka, cita-cita, serta tuntutan atas hidup yang layak. Semua itu diperas menjadi satu tanda coblos, lalu diserahkan untuk diwakili selama lima tahun ke depan.

Dan kita tahu, angka tidak mengenal konteks. tidak tahu harga beras yang naik, tanah yang dirampas, sungai yang rusak, atau kebijakan yang menjauh dari kehidupan sehari-hari. Angka tidak ikut menanggung akibat. Namun dalam sistem ini, angka diberi kuasa penuh untuk berbicara atas nama manusia. Setelah dicoblos, suara berhenti menjadi suara. Ia berubah menjadi statistik. Dan sejak saat itu, pemilik suara hanya diminta menunggu.

Setelah pemilihan selesai, kertas suara dilipat, dimasukkan ke dalam kotak, disimpan jadi arsip, atau kelak dibuang, bahkan dibakar. Benda itu selesai menjalankan tugasnya. Tetapi pada saat yang sama, dari selembar kertas itulah seseorang dinyatakan sah untuk mewakili suara manusia yang hidup—beserta seluruh harapan, masa depan, dan cita-cita yang sesungguhnya tak pernah tertulis di sana.

Yang terpilih kemudian berbicara atas nama banyak orang. Ia membuat kebijakan, mengambil keputusan, menentukan arah hidup warga yang mungkin tak pernah ditemuinya. Sementara suara yang pernah dicoblos perlahan menghilang dari ingatan publik. Ia tidak lagi hadir sebagai pertanyaan, apalagi sebagai koreksi. Demokrasi bergerak maju dengan keyakinan bahwa representasi telah selesai, bahwa angka sudah cukup untuk menggantikan kehidupan.

Di titik ini, keganjilan itu terasa telanjang. Bagaimana mungkin selembar kertas yang bisa dilipat, disimpan, atau dibakar dipercaya mampu memikul beban hidup begitu banyak orang selama lima tahun?

Siapa yang pertama kali memutuskan bahwa demokrasi harus bekerja dengan cara menyederhanakan manusia menjadi angka? Dan apa sebenarnya maksud dari sistem satu orang satu suara, jika yang diwakili hanyalah hasil hitung, bukan pengalaman hidup warga?

Mungkin persoalannya bukan pada siapa yang kita pilih, tapi pada keyakinan bahwa memilih sudah cukup. Bahwa dengan satu coblosan, kita telah menyerahkan suara, lalu dibebaskan dari tanggung jawab untuk terus bersuara. Demokrasi pun berubah menjadi ritual lima tahunan yang rapi secara prosedur, tetapi hampa secara etis.

Dan barangkali masalah terbesar demokrasi elektoral bukan pada kurangnya suara, tapi ketakutannya mendengar suara yang tak mau diam.[]

Said Marsaoly adalah Pegiat Salawaku Institute, bermukim di Teluk Buli, Halmahera Timur.