Insiden terbaliknya sebuah mobil pick up di ruas Jalan Gunung Sampe memicu sorotan keras dari DPRD Kabupaten Pulau Taliabu. Peristiwa tersebut dinilai bukan sekadar kecelakaan lalu lintas, melainkan cerminan kelalaian pemerintah daerah dalam menangani infrastruktur jalan.
Ketua Komisi III DPRD Pulau Taliabu, Budiman L. Mayabubun, menyebut kejadian itu sebagai “tamparan keras” bagi Pemda. Pasalnya, anggaran perbaikan jalan Gunung Sampe telah dialokasikan dalam APBD Perubahan 2025, namun hingga akhir tahun anggaran tidak juga direalisasikan.
“Kejadian ini tamparan keras buat pemerintah daerah. Anggaran sudah ada, kurang lebih Rp700 juta di APBD Perubahan 2025, tapi tidak dilaksanakan. Akhirnya masyarakat yang menanggung risikonya,” tegas Budiman, Minggu, 8 Februari 2026.
Menurutnya, kecelakaan tersebut kembali menegaskan buruknya kondisi jalan Gunung Sampe yang dibiarkan rusak tanpa penanganan serius. Ia menilai lemahnya eksekusi program oleh dinas teknis menjadi penyebab utama mandeknya pekerjaan di lapangan.
“Kalau sudah dianggarkan tapi tidak dikerjakan, berarti ada masalah serius dalam manajemen pelaksanaan. Ini bukan sekadar kelalaian administrasi, tapi menyangkut keselamatan masyarakat,” ujarnya dengan nada tegas.
Budiman juga menyayangkan minimnya pengawasan terhadap program yang telah disepakati bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Menurutnya, keterlambatan hingga tidak dilaksanakannya pekerjaan menunjukkan buruknya perencanaan serta lemahnya kontrol internal.
Sebagai langkah lanjutan, Komisi III DPRD memastikan akan segera memanggil dinas terkait untuk meminta penjelasan resmi. Selain itu, ia mendesak Inspektorat Daerah agar melakukan audit terhadap anggaran yang telah disahkan namun tidak direalisasikan.
“Jangan sampai setiap tahun kita anggarkan, tapi tidak pernah dikerjakan. Ini jalan vital bagi aktivitas masyarakat, dan pemerintah daerah harus bertanggung jawab penuh,” katanya.
Ia pun menegaskan agar perbaikan Jalan Gunung Sampe segera diprioritaskan dalam tahun anggaran berjalan tanpa dalih teknis yang berlarut-larut. Budiman menilai kecelakaan ini harus menjadi peringatan serius agar pemerintah tidak lagi menunda pembangunan infrastruktur dasar.
“Jangan tunggu korban berikutnya. Keselamatan warga jauh lebih penting daripada alasan birokrasi,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.