Dispersip Ternate Tak Anggarkan Buku Baru pada 2026, Koleksi Masih Jauh dari Standar

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Ternate tak mengalokasikan anggaran pengadaan judul buku baru pada 2026. Alasannya untuk efisiensi anggaran. Kebijakan ini diambil di tengah kondisi koleksi Perpustakaan Daerah Kota Ternate (Perpusda) yang belum memenuhi standar nasional.

Pasalnya, untuk meraih akreditasi A, perpustakaan daerah minimal harus memiliki 30 ribu judul buku. Saat ini, Perpusda Kota Ternate baru mengoleksi sekitar 19 ribu judul.

Safia M. Nur, Kepala Dispersip Kota Ternate, mengatakan pemenuhan jumlah koleksi menjadi salah satu syarat utama peningkatan akreditasi. Selain itu, standar lain seperti ketersediaan lahan parkir, musala, kantin, serta ruang baca yang nyaman juga menjadi penilaian.

“Kami sudah berupaya berupaya dan memang sudah lumayan. Sementara ini masih akreditasi B,” kata Safia kepada Kadera di ruang kerjanya, Selasa, 24 Februari 2026.

Menurut dia, mengejar target 30 ribu judul bukan perkara mudah. Keterbatasan gedung perpustakaan dan kebijakan efisiensi anggaran menjadi kendala utama. Tahun depan, kata Safia, tidak ada rencana penambahan koleksi baru.

“Tidak ada pengadaan judul buku baru di Perpusda Kota Ternate karena efisiensi anggaran,” ujarnya.

Masalah tak berhenti di Perpusda. Sejumlah perpustakaan kelurahan menghadapi persoalan pengelolaan, mulai dari koleksi yang tidak terawat hingga buku yang hilang.

Diana Joisangadji, Kepala Perpustakaan Dispersip Kota Ternate, menyebutkan pihaknya membina hampir 200 perpustakaan, belum termasuk perpustakaan komunitas. Jumlah itu mencakup perpustakaan kelurahan, musala, sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama (SMP).

Dari total tersebut, lebih dari 100 merupakan perpustakaan SD dan SMP binaan. Sementara di tingkat kelurahan terdapat 78 perpustakaan, namun hanya 46 yang aktif dan menerima bantuan buku.

“77 perpustakaan kelurahan itu [dari total] sudah pernah dapat bantuan buku semua. Cuman yang aktif [dapat bantuan buku] itu hanya 46,” katanya.

Ia mengakui sejumlah kendala menghambat pengelolaan perpustakaan kelurahan. Selain keterbatasan anggaran, kekurangan sumber daya manusia—terutama pustakawan—menjadi persoalan serius. Fasilitas seperti gedung dan lahan pun terbatas.

“Kendalanya untuk di kelurahan itu SDM kuran seperti karena pustakawannya berkurang dan terbatas,” ungkapnya.

Meski demikian, Dispersip tetap melakukan pembinaan dan sosialisasi. Salah satunya mendorong penyediaan pojok baca untuk menumbuhkan budaya literasi sejak dini. Saat ini, Dispersip juga menyiapkan perpustakaan kelurahan terbaik untuk mengikuti lomba tingkat nasional.

“Yang penting bukunya dibaca dan dimanfaatkan agar anak-anak terbiasa untuk membaca. Semoga anak-anak lebih rajin membaca dari usia dini,” ucapnya.