Protes Kebijakan KSOP Ternate, Warga Dufa-Dufa Blokade Jalan Akses Bandara

Ratusan warga Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Ternate Utara, menggelar aksi blokade jalan utama depan AIKOM Kota Ternate dan depan Pasar Dua-Dufa, pada Kamis, 26 Februari 2026.

Aksi blokade jalan akses menuju bandara Sultan Babullah tersebut sebagai bentuk protes atas kebijakan pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Ternate. Pihak KSOP melarang kapal penumpang beraktivitas di Pelabuhan Sultan Mudaffar Sjah II, Dufa-Dufa, dan kebijakan tersebut dinilai merugikan ekonomi masyarakat sekitar.

Samsuddin, salah satu warga Dufa-Dufa mengatakan, pihaknya sangat kecewa atas kebijakan yang diambil oleh pihak KSOP. Sebab, keputusan pengosongan aktivitas kapal penumpang di Pelabuhan Sultan Mudaffar Sjah II tersebut tanpa melibatkan warga.

“Ini kami punya kelurahan. Keputusan ini mereka mabil tanpa kompromi dengan masyarakat di sini. Tutup saja jalan,” katanya kepada reporter Kadera.id saat ditemui di lokasi aksi, Kamis siang, 26 Februari 2026.

Samsudin menegaskan, protes dan blokade jalan tidak akan berhenti hingga pemerintah memberikan kepastian soal tuntutan warga Dufa-Dufa.

“Tidak usah ada negosiasi, kecuali kasih masuk kapal-kapal dari Jailolo, Tobelo, Morotai di sini dulu baru kita buka jalan. Kami juga minta kapal dari Manado masuk di sini,” tegasnya.

Kahar (55), warga lainnya, pun mengatakan hal serupa. Penyebab aksi protes dan blokade jalan karena masalah transportasi laut. Menurutnya, beberapa bulan lalu, sejumlah kapal penumpang masih beraktivitas di pelabuhan tersebut. Namun, kini pelabuhan tampak sunyi karena kapal-kapal dialihkan ke Pelabuhan Ahmad Yani.

“Ini tinggal satu kapal. Dulu ada tiga kapal. Dan sekarang mereka sudah alihkan ke Pelabuhan Ahmad Yani,” katanya.

Ia bilang, pengosongan aktivitas kapal penumpang di pelabuhan Sultan Mudaffar Sjah II tersebut sangat berpengaruh pada ekonomi masyarakat sekitar. Sedangkan pihak KSOP, kata dia, beralasan pelabuhan tersebut sudah tidak layak dioperasikan.

Mestinya, sambung dia, kalau pelabuhan dianggap tidak layak, pihak KSOP berkordinasi dengan Pemerintah Kota Ternate atau instansi terkait untuk perbaikan dan pemulihan, bukan justru dikosongkan.

Ia berharap, tuntutan warga yang berkaitan akses kapal penumpang di pelabuhan tersebut segera dibuka kembali.

“Masyarakat minta supaya kapal itu masuk ke sini. Yang penting ada kapal di sini. Supaya ekonomi dia bisa lancar. Kalau tidak ada kapal, orang belanja juga berkurang,” ujarnya.

Sementara, Sugandi, Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan, dan Pertolongan (KBPP) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Ternate saat dikonfirmasi secara terpisah melalui pesan singkat maupun panggilan telepon tidak merespons hingga berita ini terbit.