Pemerintah Kota Tidore Kepulauan bergerak cepat merespons kebijakan pusat terkait penonaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Melalui kolaborasi antara Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS), digelar bimbingan dan pelatihan bagi SDM Program Keluarga Harapan (PKH) serta admin pengisi data aplikasi SIKS-NG tingkat kelurahan dan desa.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Sekretariat Daerah ini dibuka langsung oleh Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, pada Senin, 30 Maret 2026.
Langkah cepat ini dilakukan menyusul kebijakan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang menonaktifkan kepesertaan JKN-KIS pada segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), sebagaimana tertuang dalam SK Kemensos RI Nomor 03/HUK/2026. Kebijakan tersebut didasarkan pada data By Name By Address (BNBA) yang telah diterima pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi atas sinergi antara BPS dan Dinas Sosial dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Ia juga menekankan pentingnya keseriusan para peserta dalam mengikuti pelatihan.
“Kami mengapresiasi kerja kolaboratif ini. Saya meminta seluruh peserta dari kelurahan dan desa untuk mengikuti bimbingan ini dengan sungguh-sungguh,” ujarnya.
Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berharap, melalui kegiatan ini, proses pemutakhiran data di lapangan dapat menghasilkan data yang valid dan akurat sesuai kondisi riil masyarakat.
Tercatat, sebanyak 1.763 peserta PBI JKN di Kota Tidore Kepulauan dinonaktifkan. Oleh karena itu, pemutakhiran data harus segera dilakukan agar masyarakat yang masih layak menerima bantuan dapat segera diaktifkan kembali kepesertaannya.
“Bagi warga yang masih sangat membutuhkan layanan kesehatan, harus segera dilakukan reaktivasi agar kartu PBI JKN bisa kembali digunakan di fasilitas kesehatan,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan BPS Kota Tidore Kepulauan, Oki Afrizal, menjelaskan bahwa pihaknya bertugas memberikan bimbingan teknis sekaligus menyediakan aplikasi FASIH guna mempermudah proses pemutakhiran data DTSEN PBI JKN nonaktif.
Ia juga menegaskan bahwa pemutakhiran data ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Karena itu, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan.
“Kami berharap masyarakat yang didatangi tim dapat memberikan informasi yang jujur dan sesuai kondisi ekonomi agar data yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan, Umar Zen, menegaskan pihaknya akan terus melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan proses pemutakhiran berjalan optimal.
Dalam waktu dekat, Dinas Sosial juga akan mengundang para camat, lurah, dan kepala desa untuk memperkuat dukungan terhadap tim pemutakhiran di lapangan.
Adapun bimbingan dan pelatihan ini dilaksanakan secara daring dan luring. Untuk peserta luring, kegiatan diikuti oleh SDM Pendamping PKH serta admin SIKS-NG dari Kecamatan Tidore, Tidore Selatan, dan Tidore Timur.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.