Sultan Tidore, H. Husain Sjah, angkat bicara terkait kebijakan pemerintah pusat yang melakukan pemangkasan anggaran secara merata di seluruh daerah di Indonesia.
Ia menilai, kebijakan tersebut berdampak besar bagi daerah, khususnya Maluku Utara, yang masih membutuhkan dukungan fiskal untuk pembangunan.
Dalam pernyataannya, Sultan menegaskan bahwa kritik yang disampaikan merupakan bentuk kecintaan terhadap bangsa dan negara, sekaligus harapan agar kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan aman, lancar, dan sukses.
“Anggaran tidak boleh dipotong begitu saja. Negeri ini punya jasa besar, sehingga tidak seharusnya diperlakukan seperti itu. Apa yang kami sampaikan ini adalah fakta dan kenyataan hari ini, sebagai bagian dari rasa cinta kami terhadap Indonesia,” tegas Sultan usai upacara perayaan HJT ke-918, Minggu, 12 April 2026.
Sultan berharap, aspirasi tersebut dapat sampai ke Presiden Prabowo, sehingga kebijakan pemangkasan anggaran di sepuluh daerah di Maluku Utara dapat dipertimbangkan kembali.
“Mudah-mudahan Pak Prabowo mendengar. Jika kebijakan ini tetap dijalankan, maka saya akan meminta seluruh Bobato adat, nyili gulu-gulu, nyili seba-seba, serta para tetua adat untuk mendoakan agar beliau dapat memimpin pemerintahan ini dengan baik,” ujarnya.
Sultan bilang, pemangkasan anggaran saat ini sangat dirasakan oleh pemerintah daerah. Padahal, Maluku Utara masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, hingga pemulihan ekonomi masyarakat.
Ia juga menyoroti kebijakan yang dinilai disamaratakan tanpa mempertimbangkan kontribusi masing-masing daerah. Menurutnya, Maluku Utara merupakan salah satu daerah yang memberikan kontribusi besar bagi negara, sehingga seharusnya mendapatkan perhatian yang lebih proporsional.
“Jangan disamaratakan. Daerah yang punya kontribusi besar untuk republik ini justru mengalami pemangkasan signifikan. Lalu bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia jika kondisinya seperti ini?” paparnya.
Sultan juga membandingkan dengan daerah lain seperti Papua yang mendapatkan perlakuan khusus melalui alokasi anggaran yang besar. Menurutnya, hal ini perlu menjadi bahan evaluasi agar kebijakan nasional lebih adil dan berkeadilan.
Ia pun meminta pemerintah pusat, khususnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, untuk meninjau kembali kebijakan tersebut.
“Kalau alasannya untuk mengatasi korupsi, maka yang harus diperbaiki adalah penegakan hukum. Ambil tindakan tegas terhadap koruptor, bukan malah memangkas anggaran daerah yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan,” tegasnya.
Sultan menambahkan, pemerintah pusat perlu mengembalikan hak-hak daerah serta menormalkan kebijakan anggaran, agar daerah dapat menjalankan program pembangunan dan kemanusiaan secara maksimal.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.