Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 guna membahas dan menyepakati permasalahan serta program prioritas pembangunan daerah.
Musrenbang ini mengusung tema “Peningkatan Peran Kawasan Strategis dan Pusat Kota dalam Mendukung Pelayanan Pemerintah serta Pengembangan Perekonomian Daerah.” Acara dibuka oleh Wali Kota Tidore Kepulauan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, H. Ismail Dukomalamo, di Aula Nuku, Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan, Kamis, 27 Februari 2025.
Dalam sambutannya, Ismail menyampaikan bahwa perencanaan tahun 2026 memiliki keunikan tersendiri karena menjadi tahun terakhir dalam pelaksanaan RPJMD 2021-2026. Selain itu, tahun ini juga menjadi awal dari periode pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 serta menyesuaikan perencanaan daerah dengan visi dan misi kepala daerah yang baru.
“Musrenbang ini harus mampu merumuskan strategi dan prioritas yang dapat diakomodasi dalam penyusunan RPJMD 2025-2029 serta dikaitkan dengan Asta Cita Presiden RI dalam RPJMN 2025-2029,” ujar Ismail.
Musrenbang RKPD 2026 menjadi forum strategis bagi para pemangku kepentingan untuk menyelaraskan rencana pembangunan tingkat desa/kelurahan dengan prioritas pembangunan daerah di tingkat kecamatan hingga kabupaten/kota.
Ismail juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pengendalian, evaluasi, serta pengawasan. “Saya meminta seluruh perangkat daerah memastikan program dan kegiatan tahun 2026 tercantum dalam dokumen RKPD. Semua pihak juga harus berkontribusi dalam meningkatkan performa pembangunan agar target yang telah dirancang bisa tercapai,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kota Tidore Kepulauan, Saiful Bahri Latif, menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD bertujuan menyepakati permasalahan dan prioritas pembangunan daerah serta menyelaraskan program daerah dengan kebijakan pembangunan provinsi.
“Musrenbang ini berlangsung sehari dan dihadiri oleh Staf Ahli Wali Kota, Asisten Sekda, pimpinan perangkat daerah, camat, perwakilan kecamatan, pimpinan BUMD, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan dan kelompok strategis lainnya,” ungkap Saiful.
Ia juga menambahkan bahwa di bawah kepemimpinan Wali Kota Muhammad Sinen dan Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, yang baru dilantik pada 20 Februari 2025, Pemkot Tidore Kepulauan melalui Bapperida berupaya mempercepat penyusunan dokumen RPJMD 2025-2029. Dokumen ini akan menjadi pedoman utama bagi perangkat daerah dalam merancang program pembangunan yang sejalan dengan visi-misi kepala daerah.
Musrenbang ini turut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Prof. Husen Alting, sebagai Tenaga Ahli RKPD 2026, Sekretaris Bappeda Provinsi Maluku Utara Herifal Naly Thomas, serta Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tidore Kepulauan, Daud Muhammad.

Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.