Program makan bergizi gratis (MBG) di Maluku Utara tetap berjalan meski sertifikasi dan akreditasi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) baru akan diterbitkan pada 2026. Padahal, kasus dugaan keracunan masih menghantui sejumlah sekolah di Kota Ternate.
Di Kota Ternate, dari sepuluh dapur umum penyelenggara MBG, hanya satu yang memiliki petugas bersertifikasi bersertifikat Higiene Sanitasi Pangan (HSP). Akibat lemahnya standar, belasan siswa SMK Negeri 5 Ternate sempat diduga keracunan, dan sepekan kemudian, siswa MTsN 1 Ternate temukan ulat di dalam menu makanan akhir Juli 2025 lalu.
Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), mengatakan pihaknya masih fokus pada pengembangan layanan dan penerapan SOP sebelum sertifikasi resmi diberikan.
“Pertama-tama kita kan bangun dulu, lakukan dulu intervensi dengan standar yang kami tetapkan. Tahun depan baru kami lakukan sertifikasi dan akreditasi,” Dadan kepada media di Hotel Bela, Kota Ternate, Rabu, 2 Agustus 2025.
Menurutnya, target pembangunan seluruh SPPG di Maluku Utara rampung akhir Oktober 2025. Pada November, penerima manfaat seperti ibu hamil, balita, dan anak sekolah diharapkan mulai menerima MBG.
Soal anggaran, Dadan menjelaskan penyesuaian biaya per porsi akan mengacu pada indeks kemahalan daerah atau wilayah. “Untuk Maluku Utara ini kami berharap dari Pemprov Malut bisa mengeluarkan indeks kemahalannya sehingga menjadi patokan kami untuk mengeluarkan biaya yang melebihi rata-rata,” katanya.
Ia menegaskan, kolaborasi dengan pemerintah daerah, terutama dinas kesehatan, penting untuk memastikan kelayanan program. “Tentu saja perlu kerja sama, dari Pemda, terutama dari Dinkes untuk melihat kelayakannya,” ungkapnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.