Puluhan warga Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Halmahera Selatan, mendatangi kawasan operasi Harita Nickel (Harita Group) di area Ecovillage, Jumat, 14 November 2025. Aksi damai itu dilakukan untuk memprotes krisis air bersih dan pemadaman listrik yang berlangsung sejak Maret 2025. Warga datang bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Maluku Utara, yang mendampingi mereka agar dapat menyampaikan tuntutan secara aman.

Menurut warga, pemadaman listrik dalam sembilan bulan terakhir terjadi tanpa penjelasan yang pasti. Kondisi itu membuat aktivitas rumah tangga terganggu, usaha kecil merugi, dan warga hidup dalam ketidakpastian.

“Ibu-ibu tidak bisa masak, tidak bisa cuci. Usaha kecil terpaksa tutup lebih cepat,” kata seorang warga.

Krisis air bersih turut memperburuk kondisi. Warga Kawasi menduga gangguan listrik dan air berkaitan dengan rencana relokasi desa oleh Harita Group yang disebut akan dimulai Desember 2025. Mereka menilai pelayanan dasar semakin memburuk sejak sebagian warga direlokasi, sementara rumah-rumah di kawasan lama mulai digusur.

“Dulu, sebelum ada rencana relokasi, listrik menyala normal. Sekarang, separuh rumah warga sudah digusur dan dipindahkan, tapi listrik dan air justru macet terus,” kata Nurhayati Nanlesi, warga Kawasi.

“Logikanya, ketika beban listrik berkurang, daya makin ringan. Alasan mesin tidak mampu itu tidak masuk akal,” ujarnya.

Nursin R. Gusao, perwakilan Walhi Maluku Utara, menilai situasi tersebut mencerminkan ketimpangan akses sumber daya dasar di sekitar kawasan industri strategis.

“Ironis ketika perusahaan menikmati pasokan energi besar untuk operasional, tapi masyarakat yang hidup berdampingan justru tidak bisa menikmati listrik dan air layak,” katanya.

Ia menyebut kapasitas pembangkit listrik Harita jauh lebih dari cukup. “Hitung-hitungan kapasitas PLTU mereka bisa menerangi Jakarta. Tapi memenuhi kebutuhan 200-an kepala keluarga di Kawasi saja tidak mampu. Ini menunjukkan ada persoalan serius,” ujarnya.

Walhi menegaskan bahwa warga Kawasi adalah pihak terdampak langsung industri nikel dan berhak atas kehidupan layak.

“Mereka ring satu pertambangan. Akses air bersih dan listrik bukan fasilitas tambahan—itu hak dasar,” kata Nursin.

Warga berharap aksi ini mendorong perusahaan dan pemerintah daerah mengambil langkah konkrit memperbaiki layanan dasar di Kawasi. Mereka juga menegaskan akan melanjutkan aksi setelah salat Jumat apabila tuntutan tidak digubris.

“Kalau masih tidak ada kejelasan, kami siap memboikot aktivitas perusahaan sampai hak-hak kami dipenuhi,” ujar warga.