Serapan Anggaran Lemah, Puluhan Pejabat Kota Tidore Terancam Diganti

Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pejabat eselon II, III, dan IV menjelang akhir tahun 2025. Evaluasi ini dilakukan karena banyak pejabat dinilai memiliki kinerja kurang optimal, bahkan masih bergantung pada arahan pimpinan tanpa menghadirkan inovasi baru untuk kepentingan masyarakat.

Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menjelaskan proses evaluasi terhadap sejumlah pimpinan OPD saat ini sedang berjalan secara administratif oleh BKPSDM dan ditargetkan rampung paling lambat pada 5 Desember 2025.

“Evaluasi ini bukan soal suka atau tidak suka, tetapi murni berdasarkan kinerja, kedisiplinan, serta komitmen terhadap pakta integritas yang sudah ditandatangani oleh setiap pimpinan OPD saat dilantik,” tegasnya, Selasa, 2 Desember 2025.

Ia menegaskan tidak segan mengganti pejabat yang tidak mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, jika target PAD tidak mencapai 100 persen, minimal 70–80 persen harus terpenuhi.

“Namun faktanya, PAD Kota Tidore sebagian besar masih berada di bawah target minimal. Saya akan pakai ‘kaca mata kuda’, tidak lagi mengutamakan perasaan, tetapi fokus pada komitmen yang telah disepakati setiap pejabat dalam pakta integritas,” katanya.

Wali Kota juga mengingatkan jabatan bukanlah warisan yang harus dipertahankan mati-matian. Banyak pejabat disebut akan diganti karena serapan anggaran tahun 2025 masih rendah.

“Bahkan ada pejabat yang tidak disiplin menghadiri agenda resmi, seperti paripurna DPRD. Saya temukan mereka tidak hadir, tetapi tetap menandatangani daftar hadir melalui perwakilan. Ini perilaku tidak baik bagi ASN dan pasti akan dievaluasi,” ungkapnya.

Untuk pejabat eselon II, asesmen hanya akan dilakukan pada jabatan yang masih kosong, seperti di Dinas PMD, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim, dan BPKAD. Sementara untuk jabatan lainnya hanya akan dilakukan pergeseran tanpa asesmen.

“Saya berharap dukungan dari semua pihak, karena saya tidak ingin di masa kepemimpinan saya bersama Ahmad Laiman para pejabat hanya bersantai tanpa rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.