Puluhan siswa berprestasi Sekolah Menegah Atas (SMA) Negeri 3 Kota Ternate, Maluku Utara, terancam gagal mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Prestasi Akademik Nasional Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN). Penyebabnya, pihak sekolah lalai mengisi data siswa di portal pangkalan data sekolah dan siswa (PDSS).
“Kalau kepala sekolah pantau operator, kan, pasti PDSS selesai semua. Tapi ini tidak sama sekali [akhirnya terbengkalai]. Kita lakukan protes kemarin karena ada teman kami yang tidak mampu [bayar uang kuliah] dan ingin ikut jalur SNBP. Tapi tidak jadi, karena justru operator tidak isi data di PDSS,” ujar Dwi Mitasari, Eks Ketua Osis SMAN 3 Ternate.
Waktu pengisian data siswa di PDSS terhitung sejak 6-31 Januari 2025, artinya tenggat waktu hampir sebulan. Selama kurang lebih sebulan itu, kata Dwi, pihak sekolah lalai.
Kelalaian macam ini sudah beberapa kali terjadi, mulai dari angkatan 2016, 2021, dan terjadi lagi pada 2025. Bagi dia, ini kelalaian fatal yang dilakukan operator dan pihak sekolah, begitu pula kepala sekolah, sebab, tidak memantau kinerja operator penginput data.
Dwi dan puluhan siswa akhirnya lakukan protes di depan sekolah pada Rabu, 5 Februari lalu setelah tahu data mereka belum terinput di PDSS. Mereka menuntut pihak sekolah bertanggung jawab, namun, hingga kini, belum ada sinyal positif terkait nasib puluhan siswa berprestasi tersebut, sebab, di portal PDSS tak lagi bisa diakses karena telah ditutup.
Jafran Suraji Naya, Kepala Sekolah SMAN 3 Ternate mengakui kelalaian operator dan mengambil langkah memecat operator yang menangani penginputan data puluhan siswa tersebut.
Masalah ini, katanya, baru pertama kali terjadi sejak ia menjabat sebagai kepala sekolah. Dari 105 siswa yang diusulkan, ada 95 siswa yang termasuk siswa berprestasi. Menurutnya, operator sekolah salah paham mengenai tenggat waktu pengisian data.
Jafran mengakatan sudah komunikasi Dikbud Malut menghubungkan dengan pemerintah pusat. Saat ini pihaknya juga terus memantau situs PDSS.
“Pemerintah dan Dikbud Malut, membantu kami dan menghubungkan masalah ini dengan PGRI pusat. Agar portal PDSS bisa dibuka dan data siswa bisa diupload. Informasinya, PGRI pusat sudah layangkan surat kementerian dan panitia PDSS, tapi sampai sekarang belum ada perkembangan yang ada,” katanya mengakhiri.
Jika upaya yang dilakukan tidak membuahkan hasil, pihaknya bakal membayar biaya pendaftaran Ujian Tulis Berdasarkan Komputer (UTBK) di jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).
“Kemarin siswa menuntut untuk biaya bimbingan belajar (Bimbel) selama tiga bulan. Tapi kita belum kabulkan. Jangan sampai biaya mahal dan sekolah tidak bisa bayar. Hanya saja, siswa sepakat dialihkan ke biaya pendaftaran UTBK. Per siswa dapat kita sanggupi Rp200 ribu,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.